Kasus Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Yusril Harap Polisi Ungkap Pihak yang Terkait
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membuka peluang bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dia menghormati proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian secara cermat dan hati-hati. Menurutnya, perkara dugaan penyadapan tersebut juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sehingga harus ditangani secara serius.
"Tapi belum menetapkan tersangka baru sampai hari ini. Jadi mungkin masih dalam proses pendalaman. Dan saya menghormati kepolisian kita sudah bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati ya, karena masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius, ya," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yusril menambahkan, penyelidikan kepolisian diharapkan dapat mengungkap tujuan penyadapan, pihak yang memanfaatkannya, hingga kepentingan di balik tindakan tersebut.
"Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa," tuturnya.
Namun, Yusril menegaskan polisi belum menetapkan tersangka baru karena kasus tersebut masih dalam proses pendalaman.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi tak ditahan di situ karena alasan kesehatan.
Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Editor: Aditya Pratama