Kasus Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini
JAKARTA, iNews.id - Bareskrim Polrigelar perkara dugaan makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026) hari ini. Gelar perkara tersebut melibatkan penyidik internal, Kompolnas hingga sejumlah ahli untuk mengevaluasi fakta dan bukti baru dalam penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara dilakukan secara tertutup dengan melibatkan sejumlah unsur pengawasan internal dan pihak eksternal.
"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," kata Brigjen Susatyo kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, gelar perkara tersebut bertujuan memastikan seluruh proses penyelidikan hingga penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan penerapan aturan dalam KUHP dan KUHAP baru.
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam perkembangan kasus tersebut, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Kasus dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan ilegal itu diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Editor: Donald Karouw