Kasus Suap Dana Hibah KONI, KPK Periksa Eks Menpora Imam Nahrawi Besok

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 26 September 2019 - 21:40 WIB
Kasus Suap Dana Hibah KONI, KPK Periksa Eks Menpora Imam Nahrawi Besok

Mantan Menpora Imam Nahrawi. (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi besok, Jumat (26/9/2019). Ini merupakan kali pertama Nahrawi dipanggil penyidik sebagai tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Besok, hari Jumat, akan diagendakan pemeriksaan terhadap tersangka IMN (Imam Nahrawi) atau menpora dalam kapasitas sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019) malam.

KPK berharap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dapat hadir dan memenuhi panggilan penyidik demi menuntaskan kasus ini. Sebelumnya, dalam proses penyelidikan, Nahrawi sempat dipanggil beberapa kali namun tak pernah hadir.

“Jadi kami ingatkan yang bersangkutan bisa datang memenuhi panggilan penyidik ini karena hadir dalam panggilan sebagai tersangja ataupun sebagai saksi itu merupakan kewajinan hukum,” ucap Febri.

Dalam kasus ini, Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan asisten pribadinya Miftahul Ulum pada 18 September 2019. Nahrawi diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018, sehingga total dugaan penerimaan sebesar Rp26,5 miliar.

BACA JUGA: Jadi Plt Menpora, Hanif Dhakiri Prihatin dengan Imam Nahrawi

Uang itu merupakan commitment fee (jatah suap) atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. Sementara, Miftahul Ulum diduga turut membantu Nahrawi dalam penerimaan uang haram tersebut.

Para tersangka dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil