Kasus Suap Kabupaten Muara Enim, KPK Tangkap Dua Tersangka Baru

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap dua tersangka. Kedua tersangka yang ditangkap lembaga antirasuah berinisial RS dan AHB.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penamgkapan tersebut masih berkaitan dengan kasus korupsi dari Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Ahmad Yani terjerat kasus suap 16 paket proyek jalan dan jembatan pada Tahun 2019 silam.

5 Drone Tempur yang Dipakai Negara Superpower, Mana yang Paling Efektif?

"Penangkapan dua tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim atas nama tersangka RS dan tersangka AHB," ucap Firli kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).

Lebih lanjut Firli menuturkan, kedua tersangka ditangkap di lokasi yang sama yaitu, Palembang, yang membedakan hanya jam penangkapannya saja. Satu tersangka ditangkap pada pukul 07.00 WIB dan satu tersangka lainnya pukul 08.30 WIB.

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp11, 9 Miliar

"Tadi pagi minggu tanggal 26 April 2020 jam 07.00 dan 08.30, di rumah tersangka di Palembang," tuturnya.

Sayangnya, Firli tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang daripada identitas kedua tersangka yang ditangkap. Dia pun memastikan, KPK tetap berkerja di tengan wabah virus corona (Covid-19).

"Kita komitmen untuk melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kita terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya Covid-19. Tetapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan," katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (21/4/2020) Ahmad Yani telah dituntut tujuh tahun penjara dalam perkara suap 16 paket proyek jalan dan jembatan senilai Rp130 Miliar pada 2019. Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan telekonferensi di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa.

Tuntutan setebal 621 halaman itu dibacakan bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riadi dan Muhammad Riduan terhadap terdakwa.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan," kata Muhammad Riduan saat membacakan tuntutan.

JPU KPK menyatakan terdakwa Ahmad Yani melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq