Kawasan Industri Halal di Sidoarjo Siap Diresmikan, Tawarkan Tax Holiday 20 Tahun

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyebut pemerintah akan menyediakan kawasan industri khusus untuk produk lokal. Para pelaku industri di kawasan itu akan mendapatkan insentif tax holiday selama 20 tahun.

Pria yang akrab disapa Babe Haikal ini menuturkan, langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan industri halal di Tanah Air.

Baca Juga

Buntut Cekcok, China Adukan Mulut Pedas PM Jepang soal Taiwan ke PBB

"Salah satu insentifnya nanti, biar kita pelan-pelan bilangin, itu adalah tax holiday 20 tahun. Sampai kayak gitu, supaya apa? Supaya menarik sekali," ucap Babe Haikal dalam media gathering di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan, Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) saat ini sudah siap diresmikan dalam waktu dekat. Kawasan tersebut dinilai mampu menopang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Baca Juga

BPJPH Ungkap Makna Halal Berubah secara Global, Bukan lagi soal Agama

Babe Haikal berharap, HIPS bisa menjadi kawasan industri yang mendukung seluruh layanan terkait kehalalan produk dalam satu atap atau one stop service. 

"Ini salah satu kawasan industri halal yang sudah kita bangun, dan siap diresmikan," katanya.

Baca Juga

RMI NU Sebut Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Kepala BPJPH: Kami Jamin Halal

Baca Juga

BPJPH Tegaskan Sertifikasi Halal Berlaku untuk Semua Restoran, Termasuk Kuliner Aceh dan Padang

Terletak di Sidoarjo, kawasan ini memiliki akses mudah ke Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Internasional Juanda, dan jaringan tol nasional. Hal tersebut menjadikan kawasan pergudangan di Sidoarjo sebagai pusat distribusi ideal untuk industri halal dan logistik regional.

Sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Industri Halal, SEZ HIPS menawarkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses produksi, sertifikasi, dan distribusi produk halal secara efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Babe Haikal mengakui bahwa tingkat sertifikasi halal di Indonesia masih tergolong rendah. Meskipun menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar, tingkat sertifikasi halal masih kalah dibanding Amerika, China, hingga Brasil.

Dia menjelaskan, kondisi ini berdampak pada penguasaan pangsa pasar produk. Produk UMKM yang belum mengantongi sertifikasi halal dinilai kalah saing dengan produk-produk berlogo halal.

"Itu sebabnya, pokoknya saya mau minimal harus ada 10.000 produk UMKM sertifikasi halal per hari. Dengan jumlah yang besar ini, kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri," ucapnya. 

Editor: Aditya Pratama