Kejagung Patuhi Putusan Praperadilan, Tak Tindak Lanjuti Berkas Perkara Pegi Setiawan

Senin, 08 Juli 2024 - 15:39:00 WIB

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Herli Siregar mengatakan tim jaksa peneliti akan mengembalikan berkas atau P-19 ke penyidik. (Foto MPI).

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mematuhi putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan pemohon Pegi Setiawan. Berkas perkara pun tidak akan ditindaklanjuti.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Herli Siregar mengatakan tim jaksa peneliti akan mengembalikan berkas atau P-19 ke penyidik.

AS Akan Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi, Ini Respons PM Israel Netanyahu

"Maka kita harus memahami putusan pengadilan terkait dengan praperadilan yang dibacakan oleh hakim tunggal tadi pagi ini merupakan fakta hukum baru dan akan kami gunakan," kata Herli Siregar di Kejaksaan Agung, Senin (8/7/2024).

Herli mengatakan jika Polda Jawa Barat ingin membuka kasus pembunuhan Vina kembali harus ada bukti baru. Sebab hasil pertimbangan majelis hakim telah dinyatakan adanya kesalahan prosedur selama proses penyidikan.

Profil Eman Sulaeman, Hakim Tunggal PN Bandung yang Batalkan Status Tersangka Pegi Setiawan

“Setiap, kemungkinan itu bisa iya kan. Apabila memang ditemukan ada fakta-fakta bahwa yang bersangkutan (Pegi) terlibat dalam konteks ini. Tapi sampai sekarang kan bahwa ada prosedural yang tidak dijalankan itu dia,” katanya.

Pegi Setiawan Bebas, Kuasa Hukum: Penetapan Tersangka Bertentangan dengan Putusan MK

Menurutnya, jika penyidik kembali mengirimkan berkas perkara yang lama akan ditolak. Putusan praperadilan menjadi rujukan jaksa.

“Sekarang penyidik harus mencari bukti-bukti baru lagi terkait itu. Ini kan praperadilan. Kalau memang ditemukan keterkaitan pihak-pihak itu dengan bukti-bukti baru ya,” katanya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan status tersangka terhadap Pegi Setiawan. Penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah dalam kasus pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016 silam.

"Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum," ujar Eman saat membacakan amar putusan di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Editor: Faieq Hidayat