Kejagung Sebut Buron Kasus Tambang Ilegal Bahayakan Tower PLN

Minggu, 13 Februari 2022 - 02:04:00 WIB

Imang Priatna, buronan kasus tambang ilegal yang ditangkap Tim Tabur Kejagung di Sumedang. (FOTO: Kapuspenkum Kejagung)

JAKARTA, iNews.id - Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung meringkus Imang Priatna (33), buronan kasus tindak pidana usaha penambangan tanpa izin atau ilegal, Sabtu (12/2/2022). Imang melakukan penambangan pasir dan batu tanah urugan untuk dijual di area tanah milik sendiri.

Aktivitas penambangan ini berlangsung tanpa izin pihak yang berwenang dan tidak mempunyai Izin Usaha Penambangan (IUP).

Thailand dan Kamboja Berkonflik Lagi, 4 Tentara Bangkok Terkena Ledakan Ranjau

Penambangan juga disebut bisa membahayakan tower D29 SUTT 70 KV milik PLN. Jika penambangan tersebut tidak segera dihentikan, dikhawatirkan tower tersebut bisa roboh.

"Sehingga beralasan hukum jika dilarang karena dapat berdampak terjadi pemadaman/terganggunya aliran listrik yang dapat merugikan masyarakat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan resminya.

Buronan Kejari Pangkalpinang Ditangkap di Jakarta usai 10 Tahun Dicari

Imang diamankan di Jalan Blok Kalapa Dua Desa Bendungan, Pasarean, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Tim Tabur Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin, yang merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," kata Leonard.

Leonard menjelaskan, sebelumnya Imang tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan. Dengan demikian yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Setelah ditangkap, Imang segera dibawa menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka guna dilakukan eksekusi.

Pada tanggal 15 April 2019, Kasasi Mahkamah Agung Nomor 296 K/Pid.Sus/2019, Imang Priatna terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terpidana pun dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.

Editor: Reza Fajri