Kemenag Terbitkan Juknis Pesantren Ramah Anak, Larang Hukuman Fisik ke Santri

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan regulasi atau petunjuk teknis (juknis) pengasuhan ramah anak di pesantren melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor 1262 Tahun 2024. Regulasi itu disusun bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), para pengasuh pesantren, akademisi dan praktisi anak.

Juknis berisi 7 bab itu membahas pengasuhan pesantren yang ramah anak, tata cara pengasuhan di pesantren, tata cara perlindungan anak dalam pengasuhan, sumber daya pendukung dan pemantauan, evaluasi, dan laporan.

Baca Juga

Israel Kembali Serang Gaza, Banyak Warga Palestina Tewas dan Terluka

Pada BAB IV Tata Cara Perlindungan Anak dalam Pengasuhan, Kemenag meminta kepada pesantren untuk memberikan perlindungan santri dari segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik.

"a. Pesantren melarang penerapan segala bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin.
b. Pesantren memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespons segala tindakan kekerasan pada santri yang disosialisasikan kepada pengasuh, pengurus, tenaga pendidik, tenaga kependidikan di pesantren dan kepada santri.
c. Dalam mencegah kekerasan dan hukuman fisik, pesantren memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan disabilitas," bunyi halaman 34 juknis pengasuhan ramah anak di pesantren, dikutip iNews.id, Selasa (12/3/2024).

Baca Juga

Kemenag Rilis Buku Kultum dan Khotbah Ramadhan Gratis, Download di Sini

Plt Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag, Waryono, menyebutkan juknis pengasuhan pesantren ramah anak bertujuan sebagai panduan bagi pesantren dalam pengasuhan anak. Selain itu, juknis juga menjamin pengasuhan di pesantren dapat memenuhi pelayanan dasar dan hak anak seperti kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan anak.

“Sasaran regulasi ini adalah untuk pengasuh, pengelola pesantren, guru dan pembina serta kanwil dan kemenag kabupaten atau kota. Oleh karenanya, kami berharap, melalui regulasi ini pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan stakeholders untuk mewujudkan pendidikan pesantren yang nyaman dan aman” kata Waryono.

Baca Juga

1.200 Pondok Pesantren di Jatim Belum Kantongi Izin Operasional, Termasuk Al Hanifiyyah

Waryono menegaskan konsekuensi ketidakpatuhan pesantren terhadap regulasi ini akan berimbas pada pengkajian kembali oleh Kemenag dalam rekognisi, afirmasi dan fasilitasi. Maka, pihaknya mendorong kerja sama dalam impelementasi Juknis ini terhadap seluruh pesantren untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi santri seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kepala Subdit Pendidikan Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyampaikan juknis pengasuhan ramah anak akan segera disosialisasikan secara masif kepada stakehoders termasuk Kementerian atau lembaga, pengasuh pesantren, organisasi pesantren dan seluruh kepala bidang dan Subtim PD Pontren seluruh Indonesia.