Kemendagri Evaluasi Kinerja Ditjen Polpum, Fokus Kejar Target Program dan Anggaran

BOGOR, iNews.id – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II serta Persiapan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 19-20 Juli 2026. Kegiatan ini difokuskan untuk mempercepat penyerapan anggaran sekaligus memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menjelaskan agenda tersebut menjadi bagian dari pengendalian internal guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Dia mengatakan evaluasi berkala merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan anggaran.

Baca Juga

Percepat Kebijakan Satu Peta, Kemendagri Gandeng Bank Dunia Tuntaskan Batas Desa di Sultra

"Evaluasi berkala ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian kinerja yang sangat krusial. Melalui pemantauan ini, kami berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia," ujar Andi Baso, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, pemantauan kinerja secara berkelanjutan juga diperlukan agar pelaksanaan program di bidang politik dan pemerintahan umum tetap selaras dengan target strategis kementerian.

Baca Juga

Kemendagri Kebut Penyelesaian Batas Desa di 3 Kabupaten Sultra, Cegah Konflik Wilayah

Melalui forum evaluasi tersebut, Andi Baso langkah-langkah menghadapi Triwulan III 2026 disiapkan dengan memperkuat koordinasi antarsatuan kerja serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Kemendagri berharap evaluasi dan perencanaan yang dilakukan dapat memperkuat sinergi internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawalan urusan politik serta pemerintahan umum di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Menkes Gandeng KemenPANRB dan Kemendagri untuk Atasi Kesenjangan Tunjangan Dokter Spesialis

Editor: Rizky Agustian