Kemendagri: Investasi Gagal Karena Perizinan Capai Rp5.000 Triliun

JAKARTA, iNews.id  – Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro mengatakan, total nilai investasi di seluruh Indonesia yang gagal akibat tidak keluarnya izin mencapai Rp5.000 triliun.

“Besar angkanya,” kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) dan Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Sekretaris Daerah (Sekda) Seluruh Indonesia 2018 di Kabupaten Lombok Barat, Rabu (25/4/2018) malam.

Karena itu, kata dia, sesuai pesan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, para sekda harus memprioritaskan kualitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerahnya masing-masing. “Kalau bisa izin itu bisa disegerakan, ya segerakan. Tapi kalau tidak bisa ya ditolak. Dengan begitu investasi akan cepat masuk,” ucap Suhajar di hadapan 23 sekda provinsi dan 504 sekda kabupaten kota yang hadir pada acara pembukaan tersebut.

Menurut dia, masih berbelitnya birokrasi perizinan juga menjadi pertanyaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Suhajar mencontohkan, pengusaha warung padang yang akan membuka cabang di suatu daerah harus dihadapkan pada urusan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). Padahal, di daerah asalnya, pengusaha yang bersangkutan sudah memproses hal yang sama.

Begitu juga dengan fotokopi akta notaris. Padahal, kata Suhajar, dokumen tersebut sudah tersimpan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Kata presiden, bagaimana menyatukan PTSP di seluruh Indonesia, sehingga apabila rumah makan, katakanlah ‘Rumah Makan Sederhana’ mau buka cabang di Bali, bisa daftarkan permohonan perizinan di Mataram, secara daring (online),” tutur Suhajar menyampaikan keinginan Presiden Jokowi.

Untuk itu, dia berharap agar penyatuan layanan PTSP seluruh Indonesia secara online bisa diwujudkan pada tahun ini. Tentu saja, kata Suhajar, upaya tersebut juga menjadi salah satu tugas sekda di tiap-tiap daerah. “Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membangun palapa ring agar daerah yang lemot bisa dijangkau jaringan telekomunikasi. Karena sekarang era revolusi 4.0 dunia atau revolusi berbasis internet,” ujarnya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil