Kemendagri Targetkan Penyerapan APBD Minimal 40 Persen pada Akhir Juni

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan penyerapan belanja di daerah. Pasalnya hingga 11 Juni 2021, realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terpantau masih rendah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hudori mengatakan pemerintah telah menargetkan realisasi belanja minimal 40 persen pada akhir Juni 2021. 

Baca Juga

10 Pangkalan Militer Rahasia di Dunia, dari Bawah Tanah hingga Tersembunyi di Wilayah Antah Berantah

Realisasi belanja provinsi per tanggal 11 Juni 2021 tercatat sebesar 26,40 persen. Sedangkan realisasi belanja kabupaten/kota masih sebesar 23,70 persen.

“Saya mohon, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Juni dan masih ada waktu mungkin sekitar 10 hari kurang untuk realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota, ini kita harapkan lebih tinggi lagi,” katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Jumat (18/6/2021)

Baca Juga

Pemprov Kalsel Serahkan Raperda LPj APBD 2020

Dia mengatakan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi adalah Gorontalo yakni 39,16 persen. Sementara untuk belanja kota/kabupaten, realisasi tertinggi dicatatkan Kabupaten Bandung Barat yang telah mencapai 44,73 persen. Meski demikian, disebutkannya masih banyak daerah lain yang realisasi belanjanya perlu mendapat perhatian.

“Bagi daerah-daerah yang masih kecil kami berharap ini harus segera dilakukan percepatan realisasi, ini sudah akan berakhir kuartal kedua, saya mohon kepada teman-teman kabupaten/kota ini juga mempercepat penyerapan APBD 2021,” ujarnya.

Baca Juga

KPK Tangkap Buronan Kasus Korupsi APBD Morowali  

Hudori mengatakan Kemendagri telah melakukan langkah strategi percepatan realisasi APBD. Diantaranya dengan memberikan konsultasi dan bimbingan bagi pemda yang akan melakukan perubahan anggaran.

Kemendagri juga meminta Pemda segera merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial/bantuan sosial, dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan, serta  mendorong penyelesaian refocusing dan realokasi APBD tahun 2021.

Tak hanya itu, Kemendagri juga mengambil langkah strategis dengan meminta segera merealisasikan pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal. Selain itu juga pemda diminta meningkatkan peran APIP maupun unit-unit pengendali mutu pada setiap OPD dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Editor: Faieq Hidayat