Kemendikbud Tegaskan Ferienjob ke Jerman Tak Masuk Program Merdeka Belajar

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbud Ristek, Prof Abdul Haris, menegaskan program magang Ferienjob ke Jerman tidak memenuhi kriteria Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program tersebut tidak memiliki pembekalan skill dan peningkatan kompetensi yang diatur dalam MBKM.

Penegasan ini disampaikan Haris sebagai respons atas kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang (ferienjob) ke Jerman yang melibatkan 1.047 mahasiswa sebagai korban.

Baca Juga

Trump Sebut Kelompok Yahudi yang mendukung Zohran Mamdani sebagai Orang Bodoh

"Dalam ferienjob, kami tidak menemukan adanya muatan pembelajaran dan peningkatan kompetensinya. Kegiatan itu bertentangan dengan MBKM," kata Haris di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Haris menjelaskan bahwa Kemendikbud Ristek telah mengeluarkan surat edaran No. 1032/E.E2/DT.00.05/2023 sejak Oktober 2023 lalu yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Surat edaran tersebut meminta agar perguruan tinggi menghentikan kegiatan ferienjob, baik yang telah selesai maupun sedang berlangsung.

Baca Juga

1.047 Mahasiswa Korban TPPO Berkedok Magang di Jerman Kembali ke Indonesia

"Kami terus melakukan proses hukum yang sedang berlangsung. Sejak awal, kami juga terus memberikan ruang kepada semua perguruan tinggi dan mahasiswa untuk selalu melakukan konsultasi terkait dengan program MBKM ini, baik melalui program flagship dari Kementerian maupun program mandiri. Tentu dengan senantiasa menggunakan pedoman yang telah kami berikan," kata Haris.

Haris mengingatkan agar perguruan tinggi selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum memberangkatkan mahasiswa untuk melakukan magang mandiri.

Baca Juga

TPPO Bermodus Magang di Jerman, Ribuan Mahasiswa dari 33 Universitas jadi Korban

"PTN dan PTS yang akan menyelenggarakan MBKM mandiri untuk selalu berkonsultasi dengan kami. Kami mohon agar ini bisa dipenuhi karena tidak semuanya basisnya hanya untuk memberikan anak kerja tanpa basis muatan. Pembelajaran juga harus diperhatikan karena ini akan dikonversi dengan SKS yang lebih besar," tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq