Kemendikbudristek: Ada Lebih dari 4.000 Guru Madrasah Pensiun Setiap Tahunnya

JAKARTA, iNews.id - Kemendikbudristek mengatakan bahwa ada 4.000 guru madrasah yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Akibatnya, kebutuhan guru madrasah selalu meningkat.

"Jumlah pendidik yang memasuki masa purna tugas (pensiun) mencapai lebih dari 4.000 per tahun. Permasalahan ini harus diselesaikan segera, karena waktu berjalan terus," kata Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah M Zain dikutip iNews.id, Kamis (18/5/2023).

Lebih dari 1,4 Juta Orang telah Memberi Suara dalam Pemilu Wali Kota New York

Oleh karena itu, Kemendikbudristek mengatakan bahwa harus ada penyelenggaraan PPG prajabatan. Menurut Zain, pemenuhan jumlah kebutuhan guru merupakan hal yang mendesak.

Pasalnya, kualitas pendidikan madrasah betul-betul ada di tangan para guru. Ia meminta ke depannya, program harus diarahkan untuk peningkatan kompetensi pendidik.

Kemendikbudristek Batalkan Hasil Pemilihan Rektor UNS Periode 2023-2028

"Tagline guru hebat dan madrasah bermartabat tidak akan pernah terwujud jika elemen inti pendidikan malah melempem," tutur Zain.

Kenapa Ada Uang Sumbangan di Jalur Mandiri? Ini Penjelasan Kemendikbudristek

Hal ini senda juga dengan yang disampaikan oleh Kepala Subdit Bina GTK MA/MAK, Anis Masykhur yang juga selaku Sekretaris Panitia Nasional PPG Kemenag. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru menjadi hal penting dan mendesak.

Berdasarkan data jumlah guru berbasis mata pelajaran dan rombongan belajar yang diplot setiap semester di Simpatika, jumlah kebutuhan guru di madrasah negeri sebanyak 57.245, sedangkan yang di madrasah swasta mencapai 527.555.

"Pengangkatan PPPK yang mencapai puluhan ribu tidak menyelesaikan masalah kekurangan guru ini, karena P3K hanya perubahan status guru," ucap Kasubdit Bina GTK MI/MTs, Ainur Rofiq.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualifikasi guru. Dalam data base disebutkan bahwa jumlah guru yang saat ini belum berkualifikasi hampir mencapai 40.000. Jumlah ini tergolong besar, mengingat berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan turunannya bahwa sejak tahun 2015, seyogyanya sudah tidak ada lagi guru yang belum S1.

Maka, Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama dinilai sebagai momentum yang tepat untuk menjawab masalah ini. Meski, secara kuantitatif tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada.

Editor: Puti Aini Yasmin