Kemenkeu Tegaskan Rokok Ilegal Tak akan Dikenakan Cukai, tapi Ditindak secara Hukum

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak akan mengenakan cukai bagi rokok ilegal. rokok ilegal bakal ditindak secara hukum.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan persoalan rokok ilegal adalah mengenai kepatuhan, sehingga penanganannya adalah penegakan hukum. Dia menjelaskan tarif cukai yang ada saat ini hanya berlaku untuk rokok legal. 

Baca Juga

Buntut Cekcok, China Adukan Mulut Pedas PM Jepang soal Taiwan ke PBB

Oleh karena itu, penanganan rokok tanpa pita cukai berada di ranah hukum, yang dilakukan oleh Bea Cukai (BC) bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH).

"Kalau (rokok) ilegal itu artinya rezimnya kepatuhan. Jadi kalau kita punya tarif, itu tarif untuk yang legal. Dengan demikian yang dilakukan BC itu untuk penegakan hukum bekerja sama dengan APH," kata Febrio di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Baca Juga

Polda NTT Bongkar Perdagangan Rokok Ilegal di 3 Kabupaten, Ribuan Bungkus Disita

Meski rokok ilegal ditindak hukum, pemerintah tetap membuka ruang bagi para produsen untuk beralih ke aktivitas legal. Kemenkeu bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) membentuk Asosiasi Petani Tembakau dan sejenisnya.

Fasilitas ini ditujukan agar para usaha rokok ilegal yang ingin bertobat dapat masuk ke dalam sistem, mengikuti aturan yang berlaku, dan membayar tarif cukai yang sudah ada.

Baca Juga

Sederet Strategi Menkeu Purbaya untuk Tarik Produsen Rokok Ilegal 

"Dengan pemda kita kerja sama juga membentuk APHT. Ini beri ruang mereka masuk jadi aktivitas legal bayar tarif cukai legal," ujar Febrio.

Baca Juga

Menkeu Akan Bentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau di Daerah  Pusat Produksi Rokok Ilegal

Pernyataan Febrio ini mengoreksi rencana yang sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sebelumnya sempat mengunapkan wacana menyiapkan tarif cukai khusus rokok ilegal untuk memasukkan produsen ke dalam sistem legal.

Editor: Rizky Agustian