Kemensos Pastikan Tak Ada Pejabat Eselon 1 Bappenas Terima Bansos

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan tidak ada pejabat eselon 1 Bappenas menerima bansos. Sebelumnya, Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut adanya pejabat eselon I di kementeriannya menerima bansos.

"Dari hasil pengecekan tidak ditemukan pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kemensos," kata Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos, Don Rozano Sigit Prakoeswa kepada wartawan, Minggu (23/6/2024).

Seberapa Jauh China Akan Menolong Iran Jika Diinvasi AS? Ini Analisisnya

Don meminta Suharso untuk langsung terang-terangan mengungkapkan nama-nama pejabat eselon 1 dan 2 penerima bansos agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebab Suharso telah menyatakan hal serupa pada 2021 dan 2023.

"Daripada banyak perdebatan lebih baik sebutkan saja nanti kita juga tahu siapa yang usulkan nama itu. Jadi ini sebuah keterbukaan yang harusnya dimulai bukan untuk siapa-siapa tapi untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.

Polemik Pemain Judi Online dapat Bansos, Wapres: Harusnya Dicabut dari Daftar Penerima Bansos

Dia menjelaskan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) yang tersaji di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui atau mengalami proses pemutakhiran data setiap bulan. Pemutakhiran data ini diakui dan diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena DTKS yang padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus meningkat setiap saat.

Pemutakhiran data di DTKS tidak hanya mengandalkan daerah. Kemensos juga melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pengecekan berlapis melalui pemadanan data dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Bappenas, KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kemendagri, Kemenkes, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden.

Polemik Bansos untuk Korban Judi Online, Wapres: Bansos untuk Orang Miskin

Pengecekan data ini mencakup data kependudukan, data aparatur sipil negara (ASN), data pengurus perusahaan, data pokok pendidikan, data penerima upah di atas UMR/UMP/UMK bahkan data pelanggan listrik dan data kesehatan sehingga bisa menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.

Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan jika ada pejabat eselon 1 menerima bansos. Pejabat itu diduga menggunakan nama lain atau alias untuk mengelabui informasi.

"Jadi kalau memang ada, kami manusia biasa. Ya sampaikan ke kami. Mungkin dia pakai nama alias, saya enggak tau. Kalau namanya yang daftarnya tercantum itu enggak ada. Tapi kalau nama alias, kita enggak tau," tuturnya.

Editor: Faieq Hidayat