Kementerian HAM Kritik Polisi Sita Buku saat Tangkap Aktivis, Sebut Rusak Tradisi Membaca

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengkritik polisi yang menyita buku-buku saat penangkapan aktivis. Penangkapan aktivis literasi di Kediri dikabarkan diwarnai penyitaan buku oleh polisi.

KemenHAM menilai, tindakan Polres Kediri tersebut kurang tepat.

Baca Juga

Usai Berseteru, Trump Akan Sambut Zohran Mamdani di Gedung Putih Besok

"Langkah tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi, Rumadi Ahmad, dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

Rumadi menyebut, penyitaan buku tidak sesuai dengan visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Penyitaan buku justru menginterupsi upaya pemerintah dalam memperkuat demokrasi.

Baca Juga

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembebasan Aktivis dan Penegakan HAM

"Khususnya Asta Cita I yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Tindakan penyitaan buku justru berpotensi menginterupsi upaya pemerintah dalam memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM," ujar dia.

Penyitaan itu juga dinilai akan merusak tradisi literasi masyarakat. Padahal, Prabowo berkali-kali menyampaikan pentingnya membangun dan menjaga tradisi membaca.

"Kepolisian tidak boleh mengambil langkah eksesif yang merugikan tradisi membaca, karena membaca merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan pentingnya membangun dan menjaga tradisi membaca," katanya.

Editor: Reza Fajri