Kemhan bakal Produksi Massal Obat Murah, Disalurkan ke Desa

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memproduksi obat murah secara massal mulai Oktober 2025. Obat buatan Kemhan tersebut akan didistribusikan ke desa dengan harga yang jauh lebih murah.

"Nanti menjelang 5 Oktober, kita akan produksi massal obat-obatan dan kita akan kirim ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari harga pasaran," ucap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan dikutip, Kamis (24/7/2025).

Baca Juga

PBB Dikecam Karena Tak Berdaya Hadapi Penculikan Maduro oleh AS

Dia menambahkan, produksi massal itu agar masyarakat bisa menjangkau obat dengan harga murah. Pihaknya juga tengah memperjuangkan agar obat produksi Kemhan bisa diresepkan untuk penggunaan BPJS Kesehatan.

"Salah satu langkah yang sedang diperjuangkan adalah agar obat tersebut dapat diresepkan melalui layanan BPJS dan biayanya dapat direimburse oleh Kementerian Keuangan," tuturnya.

Sebagai informasi, Kemhan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang pelayanan kesehatan publik. Dalam nota kesepahaman dengan BPOM, Sjafrie ingin mewujudkan obat murah bagis masyarakat.

Kemhan menyadari bahwa pihaknya membutuhkan terobosan baru karena mahalnya obat-obatan di pasaran.

"Bagaimana diketahui harga obat mahal, sehingga kita memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar dengan harga yang murah dan sekarang kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat," ucap Sjafrie.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menuturkan, obat adalah bagian yang sangat penting untuk kebutuhan masyarakat. Artinya, hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan nasional.

"Jadi kemandirian obat adalah bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu kami juga berharap dengan kemandirian pertahanan ada kerjasama untuk ketercukupan itu," ujar Taruna.

Dia menyampaikan, saat ini BPOM memiliki 14.238 nomor izin obat yang terdistribusikan di Indonesia. Namun, yang menjadi masalah adalah bahan baku yang masih mengandalkan dari luar negeri.

"Karena bahan baru kita masih 94 persen impor dari berbagai negara. Khususnya dari India, dari China, sebagian dari Eropa, khususnya Belanda dan Jerman, dan Amerika," kata dia.

Editor: Aditya Pratama