Kemhan-Kemenkes Kerja Sama Bangun 14 Rumah Sakit di Daerah Rawan Konflik

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang pelayanan kesehatan publik. Dalam nota kesepahaman dengan Kemenkes, Kemhan bakal mengawal pembangunan 14 rumah sakit (RS) di daerah rawan konflik.

"Kami memperkuat Menteri Kesehatan yang membangun rumah sakit yang berada di daerah Rawan. Sebagai contoh, di Papua Pengunungan. Nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan," ucap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Selasa (22/7/2025).

Sinyal Perang Dunia III Menguat, Jerman Berambisi Memiliki Militer Terkuat di Eropa

Sjafrie menambahkan, jajarannya akan dikerahkan agar pembangunan rumah sakit tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya," ucapnya.

Sementara itu terkait kolaborasi dengan BPOM, Kemhan ingin memastikan agar produk obat yang diproduksi bisa terjangkau bagi masyarakat dengan harga murah. Kemhan menyadari bahwa pihaknya membutuhkan terobosan baru karena mahalnya obat-obatan di pasaran.

"Bagaimana diketahui harga obat mahal, sehingga kita memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar dengan harga yang murah dan sekarang kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kemenkes membangun rumah sakit tipe C di 66 Kabupaten/Kota yang tertinggal. Namun, ada 12-14 rumah sakit yang membutuhkan pengawalan tertentu agar pembangunan bisa berjalan lancar.

"Ini tahun depan akan ada sekitar 12-14 rumah sakit yang harus dibangun tetapi di daerah merah, ada daerah hitam kalau istilahnya di Papua. Itu yang harus kita jadi agak masalah bagaimana cara bangunnya supaya benar-benar bisa lancar, tidak diganggu keamanannya," kata Budi.

Oleh karena itu, pihaknya senang bisa melakukan kerja sama dengan Kemhan, agar target pembangunan rumah sakit di daerah rawan konflik bisa terealisasi dengan baik.

"Kita minta tolong ke Pak Menhan, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada zeni-nya," ucapnya.

Dia juga menyampaikan bahwa tenaga kesehatan di daerah rawan konflik nantinya akan diisi oleh prajurit di bawah Kemhan. Agar para tenaga medis ini tak terlalu khawatir ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Nah kebetulan Pak Menhan ini punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya. Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara kan seenggaknya lebih percaya dirilah. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik," ucapnya.

Adapun, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menyampaikan bahwa obat adalah bagian yang sangat penting untuk kebutuhan masyarakat. Artinya, hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan nasional.

"Jadi kemandirian obat adalah bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu kami juga berharap dengan kemandirian pertahanan ada kerjasama untuk ketercukupan itu," ucap Taruna.

Dia menyampaikan, saat ini BPOM memiliki 14.238 nomor izin obat yang terdistribusikan di Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah bahan baku yang masih mengandalkan dari negara luar.

"Karena bahan baru kita masih 94 persen impor dari berbagai negara. Khususnya dari India, dari China, sebagian dari Eropa, khususnya Belanda dan Jerman, dan Amerika," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama