Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban pada Demo Ricuh di Nepal

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban demonstrasi berujung kericuhan di Nepal baru-baru ini. KBRI Dhaka yang memiliki akreditasi wilayah di Nepal telah berkoordinasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, hingga komunitas Indonesia di Nepal. 

"Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).

Baca Juga

10 Fakta Menarik tentang Greenland, dari Dulunya Hijau hingga Matahari Tengah Malam

Judha menambahkan, berdasarkan catatan KBRI Dhaka setidaknya ada 125 WNI yang berada di Nepal. Rinciannya, 57 orang merupakan WNI yang menetap di Nepal, sementara 43 merupakan anggota delegasi Indonesia yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu. 

Selain itu, terdapat 2 anggota TNI, dan 23 sisanya merupakan wisatawan asal Indonesia.

Baca Juga

Nepal Mencekam, Penerbangan Bandara Kathmandu Dibatalkan

Judha menyebut, KBRI Dhaka telah menerbitkan imbauan kepada WNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, WNI juga diminta untuk menghindari kerumunan selama situasi masih memanas.

"KBRI telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan terus memonitor situasi keamanan dari sumber pemerintah dan media. Bagi WNI yang saat ini sedang melakukan kunjungan atau berwisata di Nepal diminta segera melakukan lapor diri ke hotline KBRI Dhaka," kata dia.

Sebelumnya, Nepal dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran dari kalangan Gen Z yang berujung tragedi. Sedikitnya 19 orang tewas ditembak aparat keamanan saat demonstrasi berlangsung di luar gedung parlemen Kathmandu dan Kota Itahari, Senin (8/9/2025). 

Aksi ini juga menyebabkan lebih dari 400 orang lainnya luka-luka. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota, menjadi salah satu aksi protes terbesar generasi muda dalam sejarah Nepal. 

Tuntutan utama mereka menyasar pada isu ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan berekspresi di media sosial.

Editor: Aditya Pratama