Kenal Lebih Dekat Puteri Komarudin Anggota DPR Milenial Baru Mengakhiri Masa Lajang

JAKARTA, iNews.id – Anggota DPR Puteri Anetta menggelar pernikahan dengan Andika Resha Pradiptha, Minggu (15/11/2020). Anak mantan Ketua DPR Ade Komarudin ini digelar secara sederhana karena di tengah wabah virus corona (Covid-19).

Acara hanya dihadiri orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga inti. Selama acara berlangsung menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Politikus Ini Sarankan Pasukan Khusus Iran Tangkap Trump seperti Nicolas Maduro

Kabar bahagia itu juga dibagikan melalui akun Instagram Puteri. ”Alhamdulillah, acara akad nikah kami akhirnya berlangsung dengan khidmat dan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun,” ujar Puteri, dikutip dari akun Instagram, Kamis (19/11/2020).

Puteri merupakan salah satu anggota DPR milenial. Usianya termasuk muda sebagai anggota DPR, 27 tahun. Pada Pemilu 2019 lalu, perempuan kelahiran Bandung, 21 Agustus 1993 itu berhasil lolos ke Senayan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Kini, Puteri duduk di Komisi XI DPR dengan ruang lingkup kerja tentang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan.

Ketua Panitia Pernikahan Anak Habib Rizieq Penuhi Undangan Polda, Didampingi Tim Hukum FPI

Mitra kerjanya, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(BAPPENAS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat Jenderal BPK, Bank Indonesia (BI), Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN (Privatisasi).

Dia bukan baru kali ini berkecimpung di bidang ekonomi, khususnya soal keuangan. Sebelum duduk di Senayan, sarjana ilmu ekonomi lulusan University of Melbourne, Australia ini pernah bekerja sebagai Junior Bank Supervisor di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tiga tahun.

Dia juga pernah aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia, dan sering melakukan advokasi hak-hak migran Indonesia. Sebelum mengenyam pendidikan Strata-1 di Melbourne, Puteri juga sempat mengambil Program Diploma di Trinity College Foundation Studies.

Selain itu, lulusan Chai Chee Secondary School, Singapura itu juga pernah menjadi Rekruitmen Staf Khusus Ketua DPR sebagai Rekrutmen Manager pada 2016. Sebelumnya, dia juga pernah menjadi Media Relation Intern Australia-Indonesia Centre, Australia.

Selain di OJK, perempuan yang mengenyam pendidikan tingkat dasar di SD Al Azhar 01 Jakarta dan SMPN 19 Mayestik Jakarta itu juga berpengalaman menjadi Micro Banking Intern Bank Mandiri, Jakarta pada 2015, dan pada tahun yang sama juga pernah menjabat International Baking Intern Bank Mandiri & Mckinsey, Jakarta.

Selain riwayat pekerjaan yang mentereng di usia muda, perempuan yang punya hobi berolahraga ekstrem seperti menembak, snorkling, berkuda, tinju, serta canoe itu juga memiliki catatan berorganisasi yang cukup panjang.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini merupakan Ketua Bidang Otoritas Jasa Keuangan DPP KNPI. Dia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan KPPG DPP Partai Golkar, dan Ketua Harian DPP Wanita Swadiri Indonesia. Di DPP AMPI, Puteri juga menduduki posisi strategis sebagai Ketua V Bidang Kajian Ekonomi dan Keuangan Negara.

Puteri juga memiliki keahlian di bidang tulis menulis pernah berposisi sebagai Editor Bisnis dan Ekonomi Majalah Perspektif Melbourne Australia serta Ketua Bidang Media dan Eksternal PPI Australia Cabang Victoria.

Sebagai wakil rakyat di Senayan, dia tetap aktif menjalankan tugasnya di tengah wabah Covid-19, baik secara langsung ataupun melalui rapat-rapat virtual.

Dalam perbincangannya melalui acara Live IG SINDOnews bertajuk, Arah Ekonomi Pasca-19 beberapa waktu lalu, dia mengatakan, mendorong pemerintah untuk menjaga efektivitas berbagai kegiatan penanganan Covid-19, termasuk dalam pengucuran dana likuiditas.

"Sebab ini bisa sangat berbahaya apabila digunakan untuk hal-hal yang terkait keuntungan pribadi. Tanggung jawab sebesar itu bisa menimbulkan moral hazard bagi aktor-aktor yang ada di sana makanya kita terus mengimbau pemerintah untuk melaporkan hasil-hasil dari seluruh program penanganan Covid-19 kepada Komisi XI," katanya.

Editor: Kurnia Illahi