Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Jadi Tersangka Suap

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 15 Agustus 2019 - 18:05 WIB
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Jadi Tersangka Suap

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (tengah). (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Yul Dirga (YD), sebagai tersangka penerima suap restitusi pajak. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah juga menetapkan tiga tersangka penerima suap lain.

Mereka adalah Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT Wahana Auto Ekamarga (PT WAE) di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hadi Sutrisno (HS); Ketua Tim Pemeriksa Pajak, Jumari (JU), dan; Anggota Tim Pemeriksa Pajak, M Naim Fahmi. Untuk diketahui, PT WAE adalah perusahaan PMA (penenaman modal asing) yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, services, spare part dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda.

“Terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat Penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

KPK menduga empat orang tersebut telah menerima suap dari Darwin Maspolim (DM) selaku komisaris utama PT WAE (sebelum 2017) dan komisaris PT WAE (sejak 2017). KPK menduga Darwin memberi suap sebesar Rp1,8 miliar yang dibagikan kepada empat tersangka. Uang itu untuk kesepakatan jahat agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan lima tersangka,” ujarnya.

Tersangka pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Adapun, para tersangka penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil