Kepercayaan Publik ke DPR Meningkat, Komisi III Dapat Rapor Terbaik

JAKARTA, iNews.id - Hasil survei Charta Politika Indonesia tidak hanya mengukur tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah institusi dan lembaga negara. Charta Politika yang bekerja sama dengan Asumsi.co juga merilis hasil surveinya soal keterbukaan dan peningkatan kinerja DPR yang selama ini selalu dicap sebagai lembaga terburuk.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika, sebagian besar publik menilai saat ini DPR sudah terbuka terkait informasi apa pun dibanding periode sebelumnya. Terkait kinerja masing-masing bidang, Komisi III mendapat rapor terbaik di banding komisi lainnya di DPR.

10 Pesawat Tempur Paling Laku di Pasaran, Juaranya Tak Terduga

Publik puas atas kinerja komisi yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM) ini dengan tingkat kepuasan 37 persen. Kemudian disusul Komisi VIII (35,8 persen) dan Komisi I (27,3 persen). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka hanya 14 persen.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memandang penilaian publik berdasarkan hasil survei Charta Politika membuktikan komisinya telah melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara, dan persoalan HAM.

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Paling Populer, tapi Tak Disukai Publik

"Kita mengapresiasi penilaian publik atas kinerja Komisi III yang dipandang baik. Ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya yang duduk di parlemen akan selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum, keamanan dan HAM,” kata Sahroni di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Beberapa jenis kejahatan yang menjadi perhatian serius Komisi III yakni korupsi dan narkoba. Menurut Sahroni, DPR memastikan tidak adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan DPR memperkuat peran Polri, kejaksaan, dan KPK. “Kita juga tidak berniat melemahkan kewenangan KPK,” ujarnya.

Mengenai kasus narkoba, menurut Sahroni, Komisi III secara berkali-kali menyerukan sinergitas instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, dan TNI untuk pemberantasan zat terlarang tersebut. Komisi III menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi.

“Harus bersinergi. Selain pengedaran, penyelundupan melalui jalur tikus perairan dan perbatasan hingga pelabuhan dan bandara udara sebagai pintu masuk ke Indonesia juga harus diperkuat,” ujar politikus NasDem ini.

Survei Charta Politika merilis hasil survei yang diberi tajuk DPR Terima Rapor. Manajer Riset Charta Politika, Muslimin Tanja mengungkapkan terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR. Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan berada di peringkat terakhir, DPR kali ini berhasil meraih kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3%.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, sejak dipercaya memimpin DPR, dia selalu menyampaikan apa saja perkembangan yang tengah dilakukan DPR khususnya pada komisi-komisi. Dia menegaskan, saat ini DPR selalu terbuka sesuai harapan publik. Dia pun menyampaikan, DPR telah membuat satu aplikasi dimana publik lebih mudah untuk mendapatkan informasi perkembangan tentang lembaga DPR.

"Jadi kita sudah membuat aplikasi internet namanya DPR Now. Di aplikasi ini publik akan lebih mudah mengetahui apa saja perkembangan di DPR. Misalnya komisi I lagi rapat apa, di situ mereka bisa tau apa yang lagi dibahas secara real time," katanya.

Editor: Azhar Azis