Keracunan MBG Masih Terulang, KSP Qodari: Pemerintah Tidak Tone Deaf

JAKARTA, iNews.id - Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menegaskan pemerintah tidak tutup mata dan telinga alias tone deaf terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih terulang. Apalagi, data kasus keracunan telat dicatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, alias tone deaf," kata Qodari di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca Juga

Tes DNA: Hitler Bukan Yahudi, Kemungkinan Mikropenis dan Memiliki Satu Testis

Dia memaparkan data yang dihimpun BGN, Kemenkes, dan BPOM.

"BGN, 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” tutur dia.

Baca Juga

Kasus Keracunan MBG, KSP Qodari: Ini Sudah Wake up Call

Pada kesempatan itu, Qodari pun menekankan agar publik tidak mempermasalahkan perbedaan angka antar lembaga. 

“Nah tolong teman-teman, jangan lihat beda angkanya, teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar K/L ya, setuju ya. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh tiga lembaga, bahkan oleh BGN sendiri,” paparnya.

Baca Juga

KSP Qodari Respons Kasus Keracunan MBG: Harus Ada Perbaikan

Baca Juga

Kasus Keracunan MBG Masih Terjadi, Pemerintah: Bukan Kesengajaan

Menurut Qodari, secara statistik temuan jumlah kasus keracunan MBG tersebut konsisten. 

“Angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa,” jelasnya.

Baca Juga

Kasus Siswa Keracunan MBG Kembali Terjadi di Sejumlah Daerah, Mensesneg: Kami Mohon Maaf

Lebih lanjut, Qodari juga menyampaikan hasil asesmen BPOM yang menyebutkan puncak kasus keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat. Penyebab utama di antaranya kebersihan makanan, suhu dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.

“Ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Pak Mensesneg kan sudah merespons juga kan, Jumat kemarin kan, mengakui adanya itu minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya,” pungkasnya. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya meminta maaf atas kasus keracunan MBG yang kembali terjadi di sejumlah daerah. Dia memastikan kasus keracunan tidak diharapkan dan bukan kesengajaan.

“Pertama-tama tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa kasus ini menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi BGN, juga dengan pemerintah daerah.

“Pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak dan harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” katanya.

Editor: Rizky Agustian