Kereta Cepat Whoosh Bikin Tekor Triliunan, Analis Politik UNJ: Ada Tanda-Tanda Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Analis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak efisien. Proyek itu berpotensi terus merugikan negara.

Dia mengungkapkan, proyek tersebut bahkan telah mencatatkan kerugian mencapai Rp4,1 triliun dalam satu tahun operasionalnya.

Baca Juga

Rusia Sebut Rencana Uji Coba Nuklir AS Berisiko Membahayakan Dunia

“Pembangunan dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip good governance, karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi,” kata Ubedillah dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Ada Korupsi Triliunan di Kereta Cepat? yang tayang di iNews, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya sejak mulai beroperasi pada akhir 2023, Whoosh sudah mencatatkan kerugian Rp4,1 triliun pada 2024. Sementara pada semester pertama 2025, kerugian kembali tercatat sebesar Rp1,6 triliun.

Baca Juga

Rampai Nusantara: Proyek Kereta Cepat Whoosh Bukan untuk Cari Untung

“Ternyata dalam satu tahun sudah mengalami kerugian Rp4,1 triliun di Semester pertama 2025, itu 2024, karena kan beroperasi sekitar akhir 2023 ya, ternyata rugi Rp4,1 triliun dalam satu tahun. Sekarang semester satu, sudah rugi Rp1,6 triliun,” ungkap Ubedilah.

“Jadi ini memang proyek rugi, dan itu menjadi beban apalagi ketika kemudian dialihkan kepada APBN begitu,” tambahnya.

Baca Juga

Pengamat Duga Ada Transaksi Gelap di Proyek Whoosh, Begini Analisisnya

Baca Juga

Utang Whoosh Belum Lunas, AHY Jangan Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Ubedilah juga menyoroti ketidakefisienan proyek tersebut yang dianggap melanggar perjanjian awal dengan China. Menurut dia, kontrak awal menargetkan proyek rampung pada 2019, namun kenyataannya baru selesai pada 2023.

“Jadi memang enggak efisien dan melanggar perjanjian. Kemudian kita tahu ketika kontrak dengan China itu perencanaannya itu selesai 2019 apa yang terjadi baru selesai tahun 2023 Jadi molor. Jadi menurut saya di era sangat mudah dan negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar tetapi dengan cara-cara yang maaf ya sangat tradisional,” ujarnya.

Baca Juga

AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Selain masalah kerugian dan keterlambatan, Ubedilah juga mengaitkan proyek ini dengan indikasi kuat adanya praktik korupsi.

“Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten kemudian anggaran yang berubah-rubah, lalu ada pembengkakan dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ,” tutur dia.

Sementara itu, pengamat politik Boni Hargens meminta semua pihak tidak asal berasumsi terkait proyek Whoosh. Menurutnya, semua harus dilandasi dengan fakta hingga bukti-bukti hukum yang jelas.

"Sampai hari ini saya tidak melihat di balik narasi soal korupsi di dalam Whoosh, tidak ada bukti-bukti yang mengarah pada adanya tindak pidana korupsi di sana," kata Boni dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Korupsi Triliunan di Kereta Cepat?' di iNews, Selasa (21/10/2025).

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menghormati asas legalitas hukum pidana.

"Anda tidak bisa menghukum tanpa ada dasar hukumnya untuk mengatur suatu tindakan itu pidana atau tidak. Pertanyaannya, di mana pidana di dalam Whoosh?" ujarnya.

Apabila berbicara soal adanya indikasi, maka kata dia, perlu adanya proses penyelidikan dan penggalian informasi tentang kebenarannya.

"Jadi jangan langsung jumping to conclusion, ada korupsi di Whoosh. Nah itu menyalahi logika hukum pidana," kata dia.

Editor: Rizky Agustian