Ketua DPD Minta BPJS Kesehatan Tak Jadi Syarat Jual Beli Tanah hingga Naik Haji

SURABAYA, iNews.id - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik keras kebijakan kartu peserta BPJS Kesehatan jadi syarat transaksi jual beli tanah, pembuatan SIM, STNK hingga syarat naik haji dan umroh. Syarat itu kabarnya akan diberlakukan mulai 1 Maret 2022.

LaNyalla meminta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan hak asasi warga negara. 

Baca Juga

Netanyahu Terpilih Lagi sebagai Pemimpin Likud, Siap Maju Pemilu Israel Mendatang

"Kebijakan tersebut tidak rasional dan merupakan bentuk pemaksaan dari negara. Dan berulang kali saya sampaikan, pemerintah jangan sering membuat kebijakan yang kontroversial di tengah masa sulit rakyat akibat dampak pandemi," kata LaNyalla, Senin (21/2/2022). 

Menurutnya, jika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat maka setiap orang harus mendaftar BPJS dan dikenakan iuran. Hal ini dinilai sangat tidak logis karena ada sebagian orang tidak mendaftar kepesertaan BPJS.

Baca Juga

DPD Akan Gugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi

"Sebagian orang ketika sakit membayar sendiri pelayanan jasa kesehatan yang dibutuhkannya. Selain itu banyak kelompok masyarakat yang berkeberatan karena sedang tidak mampu bayar BPJS akibat terkena PHK, usahanya bangkrut dan masalah lainnya," paparnya. 

Oleh karena itu, jika pemerintah memaksakan iuran BPJS bagi seluruh warga yang memerlukan SIM, STNK dan pengajuan lainnya, maka hal ini dinilai akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah.

"Optimalisasi program JKN jangan sampai memaksa rakyat yang lagi dalam keadaan sulit. Kebijakan itu harus memudahkan urusan masyarakat bukan menjadi lebih rumit. Memaksa rakyat itu tidak beda dengan otoriter, seharusnya tidak boleh dilakukan di negara demokrasi kita ini," tegas LaNyalla.

Di sisi lain, Ketua DPD menilai seharusnya optimalisasi BPJS Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya.

"Artinya kalau masyarakat paham pengelolaan dan puas dengan pelayanannya, saya kira akan tertarik dengan sendirinya untuk aktif sebagai peserta BPJS. Bukan dengan memaksakan BPJS Kesehatan sebagai syarat ini dan itu," katanya.

Editor: Reza Fajri