Ketua DPR Geram Beras Diduga Dioplos: Rakyat Jangan Jadi Korban!

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti dugaan praktik pengoplosan yang ditemukan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan pada 212 merek beras. Dia menilai kondisi ini sebagai bentuk pembohongan publik yang sangat merugikan rakyat kecil. 

Puan menegaskan praktik kecurangan seperti ini tidak boleh dibiarkan.

Baca Juga

AS Tak Mampu Jelaskan Mengapa Butuh Banyak Militer untuk Serang Kapal Narkoba di Karibia

"Rakyat jangan menjadi korban dari pasar yang tidak jujur. Apalagi di tengah tekanan ekonomi, praktik curang seperti ini adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung kehidupan rakyat," kata Puan, Selasa (15/7/2025).

Dia menganggap masalah ini bukan sekadar perdagangan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak, terjangkau, dan jujur secara informasi.

Baca Juga

Amran soal Beras Oplosan: Ibarat Beli Emas 24 Karat, yang Diterima Hanya 18 Karat

"Negara harus hadir dan bertindak tegas agar distribusi pangan tidak dikendalikan oleh mafia atau pelaku usaha yang mengabaikan etika dan hukum. Aparat juga harus segera menindak tegas mafia beras,” tutur dia.

Puan pun mendorong pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan perlindungan bagi konsumen. Dia mengatakan penegakan hukum menyeluruh harus dilakukan tak hanya kepada pelaku teknis, tapi juga jaringan distribusi dan korporasi besar di balik praktik manipulatif.

Baca Juga

Mentan Bakal Bongkar 212 Merek Beras Oplosan ke Publik

Baca Juga

Mentan Ancam Tindak Tegas Perusahaan Oplos Beras Premium, 26 Merek Masuk Daftar Investigasi

“Diperlukan juga reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mutu pangan agar lembaga terkait memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup,” kata Puan.

Dia juga mendorong masyarakat sipil dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan. Hal ini penting demi mencegah dominasi informasi oleh pelaku industri.

Baca Juga

Amran bakal Tindak Tegas Produsen Pengoplos Beras: Ini Bentuk Pengkhianatan!

Puan juga berpandangan perlu adanya evaluasi terkait distribusi beras yang dilakukan selama ini.

"Evaluasi menyeluruh terhadap distribusi beras nasional, termasuk peran BUMN dan mitra swasta agar berpihak pada konsumen dan petani. Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen melalui edukasi publik yang berkelanjutan," kata Puan.

Menurutnya, kedaulatan pangan tidak cukup dilihat dari seberapa banyak beras diproduksi. Puan mengatakan hal itu juga tergambar dari bagaimana rakyat mendapatkan haknya secara adil.

“Ini soal keadilan ekonomi. Ini soal martabat rakyat. DPR RI akan terus mengawal agar reformasi sistem pangan benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan rakyat,” tutupnya.

Diketahui, Kementan menemukan 212 merek beras di 10 provinsi yang diduga menjual beras oplosan dan tidak sesuai dengan standar. Dari temuan tersebut, 86 persen beras yang diklaim sebagai premium atau medium ternyata beras biasa.

Temuan itu berdasarkan investigasi yang mengevaluasi mutu dan harga beras di pasaran yang dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025. Investigasi mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. 

Sampel ini melibatkan dua kategori beras yakni premium dan medium dengan fokus utama pada parameter mutu seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan 85,56 persen beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Sementara, 88,24 persen beras medium dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12 persen beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38 persen memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

Editor: Rizky Agustian