Ketua DPR Minta Pemerintah Respons Cepat Bangunan Sekolah yang Rusak dan Tak Layak

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah merespons secara konkret bangunan-bangunan sekolah yang rusak di sejumlah daerah. Bangunan sekolah yang rusak dan roboh misalnya SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan bangunan SDN Binoh 3 di Kabupaten Bangkalan, Madura yang rusak.

"DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan dalam keterangan resmi, Jumat (6/10/2023).

Baca Juga

Trump Berubah Pikiran: Mamdani Bisa Lakukan Pekerjaan yang Sangat Baik

Puan merasa, bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan pemerintah. Da juga menekankan robohnya bangunan sekolah harus dijadikan sebagai peringatan keras agar pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia. 

“Yang baru diketahui mungkin hanya sebagian, tapi saya yakin kalau ditelisik ada banyak infrastruktur sekolah yang tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah harus menginspeksi sekolah-sekolah untuk mengecek kelayakan bangunan maupun infrastruktur pendidikan lainnya,” kata Puan.

Baca Juga

Deretan Sekolah Anak Artis Berharga Fantastis, Punya Ragam Fasilitas Mewah Ini

Menurutnya, pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunannya.

Selain tenaga pendidik, fasilitas belajar yang mendukung juga disebut sangat penting untuk dibangun pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.

Rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan hingga pelaksanaan. Untuk itu, Puan meminta keterlibatan Pemda yang lebih aktif untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya.

“Sehingga kebutuhan sekolah di semua daerah dapat termonitor dengan baik,” katanya.

Editor: Reza Fajri