Ketua DPRD Rembang Ditahan Otoritas Saudi, PPP akan Beri Bantuan Hukum 

JAKARTA, iNews.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memberikan bantuan hukum terhadap kadernya, Supadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Rembang karena ditangkap di Arab Saudi. Penangkapan diduga terkait pelanggaran keimigrasian Haji 2024.

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan masih berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Agama.

Baca Juga

Bom Dahsyat Guncang Masjid Suriah saat Salat Jumat, 8 Tewas, 18 Luka

"Ya kita memantau ya, kita akan melakukan pantauan. Tetapi memang lah tentu itu tidak mudah, karena itu di negara kerajaan seperi di Arab Saudi," kata Mardiono saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi sudah diperintahkan untuk memantau proses hukum Supadi di Arab Saudi sekaligus memberi bantuan hukum. 

Baca Juga

Ketua DPRD Rembang Supadi Hilang Misterius usai Berhaji, PPP Koordinasi ke Kemenag

"Kita selalu mantau melalui Pak Sekjen tentang bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan, termasuk nanti tentu memberikan pendampingan hukum Arab Saudi," tutur Mardiono.

Dia berharap Supadi bisa diberi pengampunan dan segera kembali ke Indonesia.

"Kita sambil usaha," ujarnya.

Sebelumnya, Diketahui, Supadi ditahan oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi karena diduga berhaji tanpa menggunakan visa resmi. Supadi bahkan telah disidang oleh otoritas Arab Saudi.

Adapun sidang pertama berlangsung pada 4 Juli 2024 dengan agenda dakwaan Jaksa. Lalu sidang kedua pada 10 Juli 2024 dengan agenda pembelaan dari Pengacara KJRI Jeddah dan pengacara terdakwa Supadi dan JSA. 

Sidang lanjutan ketiga akan berlangsung dalam waktu dekat dengan agenda pemaparan alat bukti. Kemlu dan KJRI Jeddah akan terus lakukan pendampingan hukum.

Kementerian Luar Negeri, telah memberikan pendampingan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi yang ditahan di Arab Saudi terkait dugaan pelanggaran keimigrasian haji 2024.

Pendampingan hukum juga diberikan kepada empat warga negara Indonesia (WNI) lain berinisial JSA, ALD, MII dan MPN dalam kasus yang sama.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq