Ketua KPK: Penetapan Kabasarnas Tersangka sesuai Prosedur Hukum, Sudah Libatkan POM TNI

JAKARTA, iNews.id - Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) hingga penetapan tersangka kasus dugaan suap di Basarnas telah sesuai prosedur hukum. Dalam kasus ini, 2 anggota TNI ditetapkan tersangka yakni Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kepala Basarnas Letkol Adm, Afri Budi Cahyanto.

"Seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku," ujar Firli dalam keterangan persnya, Sabtu (28/7/2023). 

Baca Juga

Militer Thailand Ngamuk, Bombardir 5 Kasino Kamboja

Firli menyatakan pihaknya sudah melibatkan Pusat Polisi Militer (POM TNI) pada saat gelar perkara penetapan tersangka. Dia juga mengakui TNI memiliki mekanisme peradilan militer.

"Maka dalam proses gelar perkara pada kegiatan tangkap tangan di Basarnas ini, KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait," kata Firli.

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Tegaskan OTT Kabasarnas Bukan Salah Penyelidik: Itu Kekhilafan Pimpinan

KPK kini sudah menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan oknum militer kepada TNI untuk dilakukan koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut.

"Kewenangan KPK dalam mengoordinasikan proses hukum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU KPK bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum Jo Pasal 89 KUHAP," katanya.

KPK sebelumnya menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Penetapan tersangka ini lalu menimbulkan polemik karena KPK dianggap tak berhak menersangkakan anggota TNI.

Editor: Reza Fajri