Ketua KPU Langgar Etik, Ganjar: Harusnya Ada Rasa Malu dan Minta Maaf

BALIKPAPAN, iNews.id - Pelanggaran etika yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan pejabat lain dinilai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai beban pemilu. Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan seharusnya ada rasa malu dan permintaan maaf.

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri,” kata Ganjar usai kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome, Balikpapan, Selasa (6/2/2024).

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

“Wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya, maka ini peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi,” kata dia.  

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

Baca Juga

Ganjar Usulkan Ulama dan Pejuang KH Syaikhuna Badruzzaman Jadi Pahlawan Nasional

Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan. 

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, PH Hariyanto Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Rumondang Damanik Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. 

Baca Juga

Ganjar Safari Politik ke Kalimantan dan Yogya Hari Ini, Mahfud Temui Rakyat Bengkulu

Mahkamah Konstitusi (MK) juga belum lama ini disorot setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari ketua MK karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres dan cawapres.

Editor: Rizky Agustian