Ketua MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Tengah Covid-19

Abdul Rochim ยท Senin, 24 Agustus 2020 - 15:14 WIB
Ketua MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Tengah Covid-19

Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - MPR mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang mengharuskan para guru tetap absen sidik jari di sekolah. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan diminta untuk mempertimbangkan kondisi daerahnya dan memperhatikan usulan dari tim penanganan Covid-19, serta lebih cermat dalam mengambil kebijakan di tengah wabah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo menyusul banyaknya tenaga pengajar atau guru yang terpapar Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Surabaya terdapat 137 guru terpapar

Dia menuturkan, salah satu usulan tim penanganan Covid-19, yaitu menerapkan Work from Home (WFH) bagi para guru sebagai upaya melindungi serta menjamin keselamatan para tenaga pengajar di tengah wabah Covid-19.

"Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah untuk mengkaji ulang pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka, baik sekolah yang berada di zona hijau, kuning maupun oranye," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Politikus Partai Golkar ini mengimbau kepada pemerintah, melalui Kemendikbud agar terus memantau dan memperhatikan peta persebaran Covid-19 di setiap daerah sehingga kebijakan yang diambil terkait pembukaan ataupun penutupan sekolah sudah melalui pertimbangan matang dan diharapkan dapat lebih tepat.

"Kemendikbud dan jajarannya harus dapat memberikan perhatian lebih bagi para tenaga pengajar yang terpapar ataupun terhadap nasib para tenaga pengajar di masa pandemi Covid-19 agar semangat tenaga pengajar tidak kendor dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi