Kiai Sepuh NU Surati Ketua MA, Minta Sidang Gus Yaqut Kasus Kuota Haji Diawasi agar Adil

JAKARTA, iNews.id - Puluhan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) meminta Mahkamah Agung (MA) mengawasi persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri AgamaYaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Mereka berharap proses hukum berjalan objektif dan adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua MA.

Baca Juga

Sidang Gus Yaqut, Eks Ketua BPK Sebut Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

Perwakilan kiai sepuh NU, KH Nurul Yakin Ishaq, yang juga Katib Syuriah PBNU, menyerahkan langsung surat tersebut ke Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Nurul Yakin mengatakan, penyampaian surat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan para kiai sepuh yang sebelumnya digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Baca Juga

Sidang Kasus Kuota Haji, Ahli UI Ungkap 3 Indikator Uang Negara dalam Perkara Gus Yaqut

"Kami datang ke Mahkamah Agung ini menyampaikan surat yang sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari pertemuan para kiai sepuh di Tebuireng tempo hari. Saya kira itu yang utamanya," kata Nurul Yakin kepada wartawan di Gedung MA, Jumat (13/11/2026).

Dia menjelaskan, isi surat tidak dapat disampaikan secara terperinci karena ditujukan langsung kepada Ketua MA. Namun, salah satu poin penting yang disampaikan adalah permintaan agar MA melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan Gus Yaqut.

Baca Juga

Sidang Kuota Haji, KH Miftah Faqih Sebut Kebijakan Gus Yaqut Utamakan Keselamatan Jemaah

"Poinnya antara lain yang ya mungkin paling mendasar ya, bahwa para kiai sepuh itu menyampaikan harapannya bahwa Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Agung ini bisa melakukan semacam pengawasan terhadap jalannya proses persidangan terhadap Gus Yaqut ini," ujarnya.

Menurut Nurul Yakin, para kiai sepuh mengikuti perkembangan persidangan, termasuk keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU). Dari persidangan yang mereka pantau, dia menilai belum ada keterangan saksi yang memberatkan Gus Yaqut terkait dugaan perintah pengumpulan uang dari penyelenggara haji khusus.

Baca Juga

Sidang Gus Yaqut, Eks Jubir Kemenag: Alokasi Kuota Tambahan ke Haji Khusus Datang dari KPK

"Karena memang dari beberapa saksi yang diajukan bahkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri, sama sekali tidak ada yang memberatkan Gus Yaqut. Tidak ada yang menyatakan bahwa ada perintah dari Gus Yaqut untuk collecting money, untuk ngambil uang dari para penyelenggara haji khusus itu. Atau beliau memerintahkan untuk meminta uang kepada para pengusaha travel. Itu tidak ada satu saksi pun yang menyatakan," ucapnya.

Dia juga menyebut, berdasarkan persidangan yang diikuti, tidak ada saksi yang mengaku pernah memberikan uang kepada Gus Yaqut.

Baca Juga

Kawal Sidang Kuota Haji, Forum Jakarta Nahdliyin Minta Gus Yaqut Dibebaskan

"Dan dari proses persidangan yang kita ikuti, memang semua saksi tidak ada yang menyatakan pernah memberikan uang kepada Gus Yaqut," katanya.

Atas dasar itu, para kiai sepuh meminta agar proses pemeriksaan terhadap Gus Yaqut berlangsung secara objektif dan tidak mengabaikan fakta-fakta yang muncul selama persidangan.

"Oleh karena itu para kiai berharap dan memohon eh supaya peradilan atau proses pemeriksaan terhadap Gus Yaqut ini berjalan secara objektif, secara adil, berdasarkan fakta-fakta yang berkembang dalam fakta persidangan," katanya.

Pertemuan para kiai sepuh sebelumnya dihadiri lebih dari 30 kiai. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Mustofa Bisri, KH Muhammad Aqiel Siroj, KH Muhibbul Aman Ali, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Abdul Ghofur Maimoen, KH Abdul A'la Basyir, KH Ahmad Haris Shadaqoh, KH Ubaidillah Shadaqoh, KH Hilmy Muhammad, KH Sofyan Yahya, KH Achmad Chalwani Nawawi, dan KH Ahmad Muwafiq.

Meski meminta pengawasan MA, Nurul Yakin menegaskan bahwa para kiai sepuh tidak menyimpulkan telah terjadi ketidakadilan dalam persidangan Gus Yaqut. Menurutnya, penilaian mengenai dugaan ketidakadilan atau keberpihakan dalam proses peradilan merupakan kewenangan Komisi Yudisial (KY).

"Kalau saya kira para kiai tidak sampai menilai terjadi ketidakadilan ya. Artinya itu nanti biar menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial kalau memang ada seperti itu. Tapi kita hanya menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan itu. Soal nanti ada penilaian terjadi ketidakadilan, keberpihakan, kezaliman, dan lain sebagainya itu, itu kewenangannya KY ya," tuturnya.

Diketahui, Gus Yaqut tengah menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2023–2024. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan.

Editor: Donald Karouw