Kisruh Partai Demokrat, Jimly Sarankan Presiden Jokowi Pecat Moeldoko dari KSP 

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk memecat Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dari kursi Kepala Staf Presiden (KSP). Hal ini diungkapkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie lewat cuitan akun Twitternya @JimlyAs, Sabtu (6/3/2021).

Menurut Jimly, hal itu merupakan satu dari dua opsi jika pemerintah ingin tetap dianggap netral dalam menyikapi kisruh Partai Demokrat.

Baca Juga

Jenazah WNI Korban Kekerasan di Kamboja Direpatriasi

Selain memecat Moeldoko dari KSP, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Di mana, hasil kongres tersebut menetapkan Moeldoko  sebagai Ketum Demokrat.

"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," ujar Moeldoko melalui akun twitter pribadinya  yang diunggah pada Sabtu (6/3/2021).

Baca Juga

Moeldoko Klaim KLB Legal dan Sesuai AD/ART Partai Demokrat

Cuitan dari pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini mengundang banyak komentar dari netizen.

Salah satunya, pemilik akun twitter @Syarman59 yang mengomentari soal adanya Ketua Umum (Ketum) partai politik yang rangkap jabatan di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga

Moeldoko Pidato Politik di KLB, Serukan Kader Kembalikan Kejayaan Partai Demokrat

"Kalau Ketum Parpol boleh jadi Menteri, kenapa Moeldoko tak boleh jadi KSP?," cuit @Syarman59.

Untuk diketahui, mantan kader Partai Demokrat menggelar KLB di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. KLB itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNU (Purn) Moeldoko sebagai Ketum menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal.

Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto