KKP Buka Suara soal Kontrak Endorse Miliaran Rupiah dengan Perusahaan Raffi Ahmad

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya buka suara setelah kerja sama publikasi dengan perusahaan milik Raffi Ahmad menjadi sorotan publik. Nilai kontrak pengadaan jasa influencer yang mencapai miliaran rupiah tersebut sebelumnya ikut disorot Indonesia Corruption Watch (ICW) karena memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.

Melalui siaran pers bernomor SP.350/SJ.5/XI/2026 tertanggal 10 November 2026, KKP menyampaikan sejumlah penjelasan terkait polemik kerja sama publikasi yang tengah berkembang. Kementerian mengakui perhatian dan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan komunikasi publik berjalan transparan dan akuntabel.

Baca Juga

Geger Endorse Rp14,7 Miliar, RANS Ungkap Fakta Kerja Sama Raffi Ahmad dengan Kementerian!

Dalam keterangannya, KKP menegaskan bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait program prioritas KKP.

Namun, ada sejumlah hal menarik yang diungkap KKP mengenai mekanisme pemilihan mitra komunikasi. Kementerian menyebut penentuan mitra tidak hanya didasarkan pada popularitas, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah indikator.

Baca Juga

Ariel NOAH Dihujat Netizen usai Kontrak Endorse Miliaran Rupiah The Dudas-1 dengan KKP Viral

"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," tulis Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, dikutip Rabu (11/11/2026).

KKP menjelaskan, pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program-program kementerian yang bersifat nasional. Dengan begitu, informasi mengenai kebijakan pemerintah diharapkan bisa menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.

Baca Juga

Desta Bantah Terima Bayaran Fantastis dari Endorse RANS dengan KKP, Ini Pernyataannya!

Hal lain yang turut dijelaskan adalah mekanisme kerja sama publikasi. KKP menyebut pelaksanaannya dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Menurut KKP, setiap kreator memiliki karakteristik audiens serta tingkat engagement berbeda sehingga bisa saling melengkapi.

Baca Juga

Klarifikasi The Dudas-1 soal Kontrak Endorse Miliaran Rupiah RANS dengan KKP, Mengejutkan!

"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," tulis KKP.

Di tengah sorotan terhadap kontrak jasa influencer yang menyeret perusahaan Raffi Ahmad, KKP turut menegaskan komitmennya menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel.

KKP juga menyatakan masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meski demikian, dalam siaran pers tersebut KKP tidak secara spesifik menyebut nama perusahaan RANS maupun merinci nilai kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta KKP yang menyeret nama Raffi Ahmad.

Sorotan muncul karena Raffi tidak hanya dikenal sebagai pesohor dan pemegang saham mayoritas RANS, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Menanggapi polemik tersebut, manajemen RANS membantah adanya konflik kepentingan. Perusahaan menyatakan ekosistem bisnisnya telah dibangun sejak 2018, jauh sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

RANS juga mengungkapkan program The Dudas-1 telah memproduksi sedikitnya 90 konten sebelum memperoleh penunjukan kerja sama resmi dari KKP.

Editor: Muhammad Sukardi