Komisi I DPR Desak Pengadilan Militer Transparan Tangani Kasus Kematian Prada Lucky

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mendesak kasus kematian Prada Lucky Namo yang diduga dianiaya empat orang prajurit senior agar diproses hukum melalui pengadilan militer. Dia pun meminta pelaku dijatuhi sanksi maksimal termasuk pemecatan sebagai prajurit TNI. 

"Pengadilan militer harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal,” ucap Hasanuddin, Minggu (10/8/2025). 

Baca Juga

4 Respons Zionis terhadap Kemenangan Mamdani, Salah Satunya Meminta Warga Yahudi Pindah ke Israel

Eks Sekretaris Militer di era Presiden Megawati Sukarnoputri itu menegaskan, kasus kematian Prada Lucky bukan sekadar insiden, namun keterlibatan lebih dari satu orang mengindikasikan adanya unsur pengeroyokan. 

“Kalau sampai empat orang terlibat, ini bukan sekadar insiden, tapi pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena merasa sebagai junior," kata dia.

Baca Juga

Terungkap! 4 Terduga Penganiaya Prada Lucky Berpangkat Pratu, Senior Korban

Karena itu, Hasanuddin meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

“Tindakan kekerasan oleh para senior terhadap junior seperti ini sudah jelas melanggar hukum dan nilai-nilai keprajuritan. Apalagi sampai menyebabkan korban jiwa. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” ujarnya. 

Baca Juga

Subdenpom Kupang Periksa 24 Prajurit TNI Buntut Tewasnya Prada Lucky

Dia pun menyoroti pentingnya reformasi budaya di tubuh TNI, khususnya dalam hubungan antara prajurit senior dan junior. Hasanuddin mendorong TNI untuk menyusun pedoman yang jelas agar kegiatan pembinaan tidak disalahgunakan sebagai ajang kekerasan.  

“Hubungan senior-junior perlu dibenahi. Pembinaan, arahan, dan teguran adalah hal yang wajar. Tapi ketika kekerasan masuk, itu sudah ranah pidana. Ini harus menjadi kesadaran bersama di tubuh TNI,” kata legislator PDIP itu.