Komisi II DPR Bantah Rencana Sentralisasi Birokrasi di Revisi UU ASN

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong membeberkan pihaknya akan kembali merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengaku, Komisi II DPR telah mendapat restu untuk melakukan Revisi UU ASN.

"Kita sudah masuk ke Baleg, dan sudah disetujui. InsyaAllah kita akan jalan (RUU ASN)," kata Bahtra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Baca Juga

Presiden Serbia Ungkap Perang NATO Vs Rusia Tak Terelakkan

Dia menjelaskan, Revisi UU ASN didasari ingin menciptakan Sistem Merit. Dengan begitu, abdi negara yang memiliki kompetensi bisa mengembangkan karier hingga ke tingkat pusat.

"Nah selama ini kendalanya adalah, mereka hanya di daerah-daerah terus. Sehingga promosi-promosi jabatan itu tidak terjadi pada mereka. Nah kita ingin bahwa mereka punya kompetensi yang bagus, kualitas bagus bisa berkarier sampai ke tingkat pusat," katanya.

"Nah itulah alasan utamanya kenapa RUU ASN ini kami getol betul di Komisi II agar sesegera mungkin dilakukan pembahasan," tuturnya.

Saat disinggung RUU ASN ingin membentuk sentralisasi birokrasi, Bahtra membantah. Dia mengklaim, RUU ASN ditujukan untuk membentuk meritokrasi.

"Nggak ada sentralistik lah, ngak ada lah, ngak ada sentralistik. (RUU ASN) tujuannya untuk yang punya kompetensi, punya kualitas yang bagus, kita pengin agar mereka juga berkarir bisa naik level tidak hanya di daerah-daerah itu saja. Begitu tujuan utamanya," ucap Bahtra.

Editor: Aditya Pratama