Komisi II DPR: Pemilu Nasional-Daerah Dipisah Kontradiktif dengan Putusan MK Sebelumnya

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah kontradiktif dengan putusan sebelumnya. Sebab, putusan MK sebelumnya memberikan panduan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model pemilu serentak.

"Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif," kata Rifqi dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

Baca Juga

AS Kerahkan Kapal Perang, Nigeria Isyaratkan Serangan Bakal Berlanjut

Dia mengatakan pemilu serentak sudah dilaksanakan pada 2024. Akan tetapi hanya setahun berselang, MK mengeluarkan putusan mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Menurut legislator Partai NasDem itu, penormaan MK tersebut berpotensi memberi tafsir, bahkan melanggar konstitusi. Di sisi lain, Rifqi menegaskan, DPR sejauh ini belum menyatakan sikap resmi dan sedang menelaah putusan MK tersebut.

Baca Juga

Respons KPU soal MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

"DPR belum memberikan pernyataan resmi, izinkan kami melakukan penelaahan secara serius terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, MK memutuskan memisah pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. MK memutuskan agar pemilihan nasional baik DPR, DPD dan presiden-wakil presiden digelar secara berbarengan.

Baca Juga

Partai Perindo: Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah Peluang Partisipasi Anak Muda

Sementara pemilihan daerah seperti DPRD digabung dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Adapun pelaksanaan pemilihan daerah ini digelar pasca dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pilpres.

Baca Juga

Respons Komisi II DPR usai MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Putusan itu ditetapkan dalam sidang putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.

Baca Juga

Perludem soal MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah: Parpol Bisa Jaring Kader Terbaik

Editor: Rizky Agustian