Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri, Bahas Kasus Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs

JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR menggelar rapat kerja (Raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hari ini, Kamis (12/11/2026). Raker itu akan membahas secara khusus kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.

“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” ucap Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dalam keterangannya.

Baca Juga

Kepala Bappisus Sebut Penyadapan Prabowo sebagai Makar, Singgung Penggulingan Pemerintahan

Habiburokhman mendesak jajaran Polri membuka secara transparan fakta terkait penyadapan ilegal serta rangkaian tindakan melanggar hukum dalam kasus tersebut.

“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta2  soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata dia.

Baca Juga

Eksklusif! Kepala Bappisus Ungkap Pesan Prabowo soal Kasus Penyadapan: Buka Semuanya!

Politisi Partai Gerindra itu menilai, dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian perbuatan sistematis yang saling terkait.

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi,” ujarnya.

Baca Juga

Siapa Pengguna Hasil Penyadapan Prabowo? Kepala Bappisus: Harusnya Tak Sulit Diungkap

Menurutnya, berbagai manuver tersebut diduga bermuara pada satu tujuan, yakni membuat kepala negara terganggu dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

"Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," tuturnya.

Karena itu, Habiburokhman meminta Polri untuk menelusuri dan mendalami temuan informasi tersebut secara serius. Ia memperingatkan bahwa rangkaian aksi tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat jika terbukti di kemudian hari.

“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” ucapnya.

Editor: Aditya Pratama