Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakpus Singgung Penyadapan Listyo cs: Lawan Pengkhianat Bangsa!
Advertisement . Scroll to see content

Komisi III DPR Panggil Kabaintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Skandal Listyo cs Terulang

Senin, 16 November 2026 - 11:13:00 WIB
Komisi III DPR Panggil Kabaintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Skandal Listyo cs Terulang
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti (Foto: Achmad Al Fiqri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id -Komisi III DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan setelah adanya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti, Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU ini merupakan lanjutan setelah KUHAP rampung.

"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menyinggung kasus penyadapan ilegal. Menurutnya, permasalahan ini merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.

Padahal, kata dia, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan serta mencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," ujar Habiburokhman.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," katanya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi tak ditahan di situ karena alasan kesehatan. 

Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Editor: Reza Fajri

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut