Komisi IV DPR Dorong Kemenhut Libatkan Polri Awasi Tambang Ilegal di Hutan

JAKARTA, iNews.id – Komisi IV DPR meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggandeng Polri dalam penanganan kasus tambang ilegal dan perambahan hutan yang marak terjadi di sejumlah kawasan lindung. Desakan ini muncul setelah terbongkarnya aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Magelang, Jawa Tengah, yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp3 triliun.

“Saya apresiasi gerak cepat polisi yang berhasil mengungkap penambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang berlangsung sudah cukup lama dan merusak ekosistem hutan,” kata anggota Komisi IV DPR, Rajiv, Senin (10/11/2025).

Baca Juga

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

Menurut Rajiv, praktik perambahan di taman nasional tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dia menilai, kerusakan hutan yang kian parah disebabkan lemahnya penegakan hukum di lapangan oleh Kemenhut.

“Persoalan utama hari ini bukan lagi sekadar ketiadaan aturan, melainkan kurangnya kesigapan dan lemahnya daya paksa penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga

Kemenhut Perkuat Komando SAR di Hutan, Gandeng Basarnas Hadapi Potensi Darurat

Rajiv menegaskan, tidak ada alasan lagi bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Gakkum, menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis. Karena itu, dia menilai pelibatan Polri sangat penting untuk memperkuat daya tangkap dan daya tindak terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

“Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian, khususnya Bareskrim, harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” tegasnya.

Baca Juga

Kasus Perambahan Hutan di Riau, DPR Dorong Kemenhut Gandeng Polri Tingkatkan Pengawasan

Dia juga menilai keterlibatan Polri akan mempercepat pemberantasan aktivitas tambang ilegal dan perambahan hutan yang selama ini kerap beroperasi secara masif di daerah terpencil.

Baca Juga

Kemenhut Segel 4 Vila di Puncak Bogor, Masuk Kawasan Hutan Produksi

“Jika Ditjen Gakkum kesulitan mengimbangi kecepatan dan skala kerusakan yang terjadi, maka pelibatan kepolisian akan membuat pemberantasan tambang ilegal dan perambahan hutan berlangsung cepat dan efektif,” lanjutnya.

Selain itu, Rajiv mendorong Kemenhut melakukan pemutakhiran data kawasan hutan, menetapkan target pemulihan ekosistem, serta memperkuat kapasitas Ditjen Gakkum dalam penegakan hukum lingkungan.

Baca Juga

Pendakian Gunung Semeru Segera Dibuka, BBTNTBS Tunggu Izin Kemenhut 

Dia mengingatkan, hutan lindung dan taman nasional merupakan warisan ekologis bangsa yang wajib dijaga.

“Komisi IV DPR RI akan menggunakan seluruh fungsi pengawasan yang dimiliki untuk memastikan bahwa negara tidak abai dan penegakan hukum benar-benar berpihak pada kelestarian hutan Indonesia,” pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian