Komisi IV DPR Respons Cak Imin Minta 3 Kementerian Taubatan Nasuha: Tidak Tepat!

JAKARTA, iNews.id - Komisi IV DPR merespons pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan taubatan nasuha imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pernyataan itu dianggap tidak tepat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menilai pernyataan tersebut tidak memberikan solusi terkait dengan akar masalah secara komprehensif.

Baca Juga

Media Asing Soroti Banyak Kayu Gelondongan dalam Banjir Dahsyat Sumatra

"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," kata Panggah, Selasa (2/12/2025).

Menurut dia, pemerintah tidak semestinya melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan antara kementerian. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat adalah proses penanganan dan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif agar meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan longsor pada masa depan.

Baca Juga

Aksi Heroik TNI Evakuasi Bayi saat Banjir Aceh, 1,5 Ton Bantuan Udara Dikerahkan

"Tidak perlu salah lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan lain-lain," ujarnya.

Dia mengatakan salah satu faktor banjir dan longsor yakni penggundulan hutan, selain karena faktor tingginya curah hujan.

Baca Juga

Kemenpora Siapkan Peralatan Olahraga untuk Pulihkan Trauma Korban Banjir

Baca Juga

Geger! Open Donasi Ferry Irwandi Terkumpul Rp10,3 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera

"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehesif dan menyeluruh," tuturnya.

Panggah mengatakan bencana harus dijadikan momentum untuk introspeksi, mengevaluasi secara menyeluruh serta merumuskan langkah-langkah strategis kebijakan tata kelolah kehutanan, serta sumber daya alam lain yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Baca Juga

Cak Imin Singgung Banjir dan Longsor Sumatera, Minta Raja Juli hingga Bahlil Taubatan Nasuha

"Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menyinggung kejadian bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Terkait hal tersebut, pria yang akrab disapa Cak Imin itu telah mengirimkan surat kepada menteri terkait untuk mengevaluasi total terkait kebijakan lingkungan.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global, di Bandung, Jawa Barat, Senin (1/12/2025). 

Surat yang dikirimkan Cak Imin ditujukan untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq.

"Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah, bahasa NU-nya taubatan nasuha," ucap Cak Imin.

Ketua Umum PKB ini menambahkan, taubatan nasuha yang dimaksud yaitu evaluasi total seluruh kebijakan terkait lingkungan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat," kata dia.

Editor: Rizky Agustian