Komisi IV DPR Soroti Isu Pembabatan Hutan Mangrove di Sultra: Itu Milik Negara!

JAKARTA, iNews.id - Komisi IV DPR menyoroti isu pembabatan kawasan hutan mangrove seluas hampir tiga hektare di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dugaan pembabatan hutan mangrove itu disinyalir untuk pembangunan rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka.

"Kami menyayangkan jika isu pembabatan kawasan hutan mangrove benar adanya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi. Mangrove bukan milik siapa pun, itu milik negara dan generasi mendatang,” kata anggota Komisi IV DPR, Rajiv, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga

Butuh Persenjataan, Sudan Tawarkan Pangkalan Militer di Laut Merah kepada Rusia

Dia mengatakan Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan terkait laporan detail status kawasan hingga perizinan. Selain itu, kata dia, pihaknya ingin mengetahui kebenaran isu yang bertentangan dengan regulasi tata ruang dan konservasi pesisir tersebut.

“Kami di Komisi IV DPR RI akan minta klarifikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, terkait peta fungsi kawasan dan legalitas pemanfaatannya,” ujarnya.

Baca Juga

3 Rekomendasi Wisata Alam di Trenggalek, Indahnya Hutan Mangrove hingga Pantai Pasir Putih

Dia mengatakan selama ini banyak manipulasi terjadi di level teknis mulai dari pengaburan batas kawasan, penerbitan izin kehutanan yang tidak berbasis kajian lingkungan, hingga pengalihan fungsi lahan secara diam-diam.

“Begitu ada indikasi perubahan fungsi ruang yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, kami harus turun tangan. Jangan sampai publik hanya diberi jawaban administratif yang tidak menggambarkan kondisi real di lapangan,” tuturnya.

Baca Juga

AHY Ungkap Proyek Giant Sea Wall bakal Kombinasikan Beton dan Mangrove

Rajiv menjelaskan mangrove adalah ekosistem pesisir yang memiliki fungsi vital sebagai penyangga bencana, penjaga kualitas perairan, dan habitat penting bagi keanekaragaman hayati. 

Baca Juga

Penanaman 20.000 Bibit Mangrove di KBA Rammang-Rammang Maros

Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian serius setiap indikasi penyalahgunaan kewenangan terkait pemanfaatannya. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan investigasi secara tuntas dan objektif terkait isu pembabatan hutan mangrove tersebut.

“Kalau benar ada kawasan mangrove yang dibuka untuk pembangunan rumah pribadi pejabat, ini pelanggaran terhadap amanah publik. Komisi IV akan terus mengawal pemerintah investigasi isu pembabatan hutan mangrove ini,” tegasnya.

Baca Juga

Kapolri Tanam Mangrove di Kalbar: Jaga Lingkungan untuk Masa Depan Anak-Cucu Kita

Rajiv juga mendesak aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan, serta lembaga pengawasan lingkungan dan pengawasan internal pemerintah daerah turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan.

“Proses investigasi yang objektif justru akan melindungi integritas pemerintah daerah jika ternyata dugaan tersebut tidak terbukti, jangan sampai ada kesan pembiaran. Kalau pejabat yang membuka ruang kerusakan, bagaimana kita mau menertibkan yang lain?” pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian