Komisi IX DPR Minta Distribusi Vaksin Lebih Kencang lewat Peran Kepala Daerah

JAKARTA, iNews.id - Komisi IX DPR meminta semua pihak memberikan dukungan terhadap program vaksinasi, termasuk kepala daerah yang dinilai harus bergerak cepat dalam mendistribusikan vaksin. Saat ini pemerintah terus mendatangkan stok vaksin Covid-19 untuk masyarakat.

“Semua program pemerintah mustahil sukses bila pemerintah tidak mendapat support seluruh pihak,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, Rabu (25/8/2021).

Baca Juga

Deretan Ramalan Nostradamus dan Baba Vanga yang Jadi Kenyataan pada 2025

Perempuan yang akrab disapa Ninik ini memberi apresiasi terhadap kerja pemerintah pusat yang berupaya memastikan ketersediaan stok vaksin agar mencukupi kebutuhan nasional. Ninik berharap, target sasaran vaksinasi kepada 208.265.720 orang dapat segera terealisasi.

“Pada dasarnya kami di Komisi IX DPR RI, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam percepatan dan distribusi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga

Indonesia Peringkat 6 di Dunia soal Pelaksanaan Vaksinasi

Ninik berharap percepatan vaksin di daerah semakin optimal. Dengan tambahan vaksin yang baru datang, total vaksin Covid-19 yang telah datang di Indonesia mencapai 202 juta dosis.

Untuk bulan ini saja, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan Indonesia akan kedatangan sebanyak 62,6 juta dosis vaksin, termasuk vaksin merek Pfizer yang baru datang pekan lalu sejumlah 1,56 juta dosis. Di akhir Agustus ini, Indonesia akan kembali menerima vaksin Pfizer dengan jumlah 4,6 juta dosis yang merupakan hasil kerja sama multilateral vaksin gratis dari Covax.

Baca Juga

Suasana Sentra Vaksinasi MNC Peduli Dosis Kedua

“Di internal Komisi IX DPR RI, saat rapat dengan Menkes kamipun terus mengupayakan dan memperjuangkan agar distribusi vaksin ini merata dan berkeadilan bagi setiap daerah dan tidak hanya tersentral di Jawa,” kata Ninik.

“Sebagai pimpinan, saya selalu memastikan distribusi dan vaksinasi ini adil bagi semua karena memang menjadi hak setiap warga negara,” sambungnya.

Ninik menegaskan, semakin banyak vaksin yang datang, maka distribusi vaksin juga harus lebih kencang. Menurutnya, percepatan dan tata kelola distribusi vaksin mutlak harus dilakukan agar target herd imunity segera tercapai. 

“Bupati maupun Walikota harus lebih pro-aktif agar kebutuhan vaksin dan distribusi vaksin berjalan dengan baik karena saya melihat beberapa daerah yang vaksinasi sangat lambat dikarenakan stok vaksin yang terbatas. Ini poin utamanya,” tegasnya.

Kehadiran banyaknya stok vaksin di Indonesia dari berbagai merek dinilai bisa mempercepat distribusi vaksin di seluruh provinsi. Oleh karena itu, Ninik meminta Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pelaksana program vaksinasi agar cekatan dan bergerak cepat dalam proses pendistribusian agar kebutuhan rakyat cepat terpenuhi.

“Jadi, Bupati dan Walikota harus benar-benar aktif dalam menyediakan stok vaksin di daerahnya dan segera mendistrubusikannya,” kata dia.

Saat ini, Indonesia sudah menggunakan vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, dan Moderna. Dalam waktu dekat, Indonesia juga akan segera kedatangan vaksin merek Novavax yang masih menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA).

Ninik berharap agar vaksin Pfizer dan Moderna yang dianggap lebih bagus karena memiliki efikasi tinggi segera didistribusikan secara merata.

“Saya mendesak Pemerintah untuk segera mendistribusikan vaksin Moderna dan Pfizer ini. Pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh pihak untuk mensukseskan vaksinasi,” tutup Ninik.

Editor: Faieq Hidayat