Komisi VI DPR Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Paripurna, Siap Disahkan jadi Undang-Undang

Sabtu, 01 Februari 2025 - 16:54:00 WIB

Komisi VI DPR menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU di rapat paripurna mendatang. (Foto: Achmad Al Fiqri)

JAKARTA, iNews.id - Komisi VI DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 18 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang (UU) di rapat paripurna mendatang.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Panja RUU BUMN yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Ini Kisah Richard Russell yang Mencuri Pesawat dan Menjatuhkannya, tapi Dijuluki Raja Langit

Kesepakatan ini bermula saat Ketua Panja RUU BUMN Eko Hendro Purnomo membacakan laporan Panja tentang proses penyusunan RUU tersebut. Lalu, masing-masing fraksi menyerahkan pandangan secara tertulis di meja pimpinan.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan, masing-masing fraksi telah setuju terhadap RUU BUMN untuk disahkan menjadi UU di paripurna mendatang.

Akhir Pekan, Menteri BUMN hingga Menteri Keuangan Rapat di DPR

"Maka dapat kami simpukan dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR telah menyetujui RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU, setuju?" tanya Anggia ke peserta rapat.

"Setuju," ucap peserta rapat.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui aset perusahaan pelat merah akan digabung melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Saat ini, badan baru ini masih menunggu peresmian dari Presiden Prabowo Subianto.

“DPR menyampaikan akan ada badan pengelola,” ujar Erick ketika ditemui di Gedung DPR/MPR saat pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Kamis (23/1/2025).

Erick menambahkan, pihaknya menyambut baik penggabungan pengelolaan aset perseroan negara melalui Danantara dengan prinsip good corporate governance (GCG).

“Kami juga menyambut penggabungan pengelolaan aset (BUMN) secara GCG,” ucapnya.