Komisi VI DPR Soroti Antrean BBM di Riau, Desak Pertamina Evaluasi Distribusi

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VI DPR Dewi Juliani meminta pemerintah dan pihak terkait menelusuri penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Riau. Sebab, antrean masih terjadi meski kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi.

Dewi menilai, ketersediaan kuota harus diikuti penyaluran yang berjalan baik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa harus mengantre panjang di SPBU.

Baca Juga

BBM Langka di Bangkalan, Sopir Angkutan Umum Kesulitan Mendapatkan Solar

"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," ucap Dewi dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Legislator dari Fraksi PDIP itu menekankan pentingnya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, serta koordinasi antarpihak agar BBM tersedia dan tersalurkan sesuai peruntukannya.

Baca Juga

BBM Langka di Sejumlah Daerah, Warga Stres dan Lelah Antre Berjam-jam di SPBU

Dia mempertanyakan penyebab antrean panjang yang masih terjadi di hampir setiap SPBU, meski kuota disebut telah terpenuhi dan Pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan penambahan alokasi.

Dewi menyebut, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan apakah alokasi yang tersedia telah tersalurkan secara optimal, bagaimana distribusi berlangsung hingga ke SPBU, serta apa yang menyebabkan masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.

Baca Juga

Gerindra Soroti Pemadaman Listrik dan Antrean BBM, Minta Menterinya Dievaluasi

Dia menegaskan, penambahan kuota harus diikuti perbaikan penyaluran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," ucapnya.

Baca Juga

Sinergi Pemerintah dan Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM di Bali

Selain itu, Dewi juga meminta pengawasan penyaluran BBM diperkuat. Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan meningkatkan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi serta menindaklanjuti indikasi pelanggaran berdasarkan bukti.

Editor: Aditya Pratama