Komisi X DPR: Tindak Tegas WNA Nakal di Bali demi Lindungi Pariwisata RI

JAKARTA, iNews.id - Komisi X DPR RI meminta aparat penegak hukum menindak tegas para warga negara asing (WNA) nakal yang melakukan pelanggaran di Bali dan seluruh wilayah Indonesia. Belakangan, banyak WNA di Bali yang meresahkan.

“Kita punya aparat hukum. Tegakkan saja aturan yang berlaku, sehingga siapa pun yang melanggar hukum, baik itu WNA maupun WNI di wilayah Republik Indonesia ini, ditindak sesuai hukum yang berlaku,” kata Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira, Senin (29/5/2023).

Baca Juga

Apakah Inggris Punya Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia terkait Kasus Reynhard Sinaga?

Diketahui, beberapa waktu belakangan banyak kejadian meresahkan yang melibatkan WNA di Bali. Mulai dari WNA melanggar lalu lintas, berulah saat Hari Raya Nyepi, hingga aksi nyeleneh lainnya.

Terbaru, seorang turis asal Jerman viral lantaran nyelonong telanjang bulat naik panggung saat pementasan tari Bali di Puri Saraswati Ubud. 

Baca Juga

Segera Disidang, Pembunuh Bule Australia di Kafe Dilimpahkan ke Kejari Badung

WNA tersebut ribut dengan petugas tiket di tempat pertunjukan dan sempat merusak pintu masuk pementasan.

Ada pula WNA asal Denmark yang viral karena salah satu dari mereka mengangkang dan memamerkan kemaluannya. Selain itu, banyak juga ditemukan WNA yang bekerja di Bali, padahal mereka datang dengan visa turis.

Baca Juga

Perekam Video Bule Telanjang dan Pamer Kelamin Dicari Polda Bali, Bakal Dipidana?

“Kita harus melindungi martabat Indonesia, karena ini menyangkut pariwisata negeri. Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan pembenahan sistem pengawasan terhadap WNA di Bali,” ujar Andreas.

Baca Juga

Jadi Tersangka Pornografi, Cewek Bule Pamer Kemaluan Ditahan di Polresta Denpasar

Dia menuturka, kemajuan pariwisata Bali yang didukung oleh tingkat kunjungan WNA tidak boleh mengabaikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat Indonesia sendiri, khususnya warga yang tinggal di Bali. Andreas menyebut, pengawasan terhadap WNA harus semakin ditingkatkan.

“Karena sebenarnya kan yang melakukan pelanggaran hanya segelintir WNA. Jangan sampai aksi-aksi mereka berdampak terhadap stigma seluruh WNA lain yang berada di Bali. Karena hal tersebut dapat berdampak ke pariwisata kita,” tutur dia.

Baca Juga

Cewek Bule Pamer Kemaluan di Bali Jadi Tersangka Pornografi

Andreas juga menyebut, banyak WNA berkunjung ke Bali karena mempertimbangkan keindahan alam dan seni budaya di Pulau Dewata. Kenyamanan Bali sebagai destinasi wisata unggulan tidak boleh dirusak karena perilaku para WNA nakal.

"Bagaimana bisa Bali dirasakan sebagai destinasi wisata yang nyaman jika tidak aman? Maka ketegasan dan kedisiplinan aturan wisatawan yang diterapkan oleh Pemerintah punya peranan penting sehingga wisatawan tetap merasa nyaman saat berada di Bali,” ucap Andreas.

“Apabila tidak ada ketegasan dari pihak berwenang dan upaya pencegahan, wisatawan asing juga akan malas datang karena merasa khawatir akan keamanan dan kenyaman mereka,” ujar legislator asal NTT ini.

Andreas Pareira menuturkan, menjaga citra Bali dapat diawali dari sikap responsif pihak berwajib dan Pemerintah terhadap laporan warga. 

Meski begitu, ddia meminta masyarakat untuk lebih jernih lagi melihat persoalan pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali.

“Jangan terlalu dibesar-besarkan menjadi isu politik yang bisa mengarah kepada antiorang asing. Karena itu bisa merugikan dunia kepariwisataan kita. Pelanggaran yang dilakukan segelintir WNA tidak perlu digeneralisir,” tutur Andreas Pareira

Andreas mengatakan, persoalan WNA nakal sebenarnya bukan hanya terjadi di Bali. Namun karena Bali merupakan kawasan destinasi wisata, maka sering kali permasalahan WNA menjadi lebih sering terlihat.

“Kasus wisatawan atau orang asing bukan hanya bule. Ada juga WNA-WNA yang melakukan pelanggaran di Puncak, Bogor. Itu juga harus diatasi,” ucapnya.

Masyarakat pun diingatkan untuk berhati-hati dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan WNA. Apabila ada indikasi pelanggaran WNA, Andreas mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib atau pihak yang berkepentingan.

“Memviralkan peristiwa pelanggaran belum tentu menjadi jawaban terhadap semua masalah. Seluruh pihak memang perlu melakukan pengawasan, namun pengawasan harus didukung bukti. Jadi lebih baik dilaporkan sesuai tata cara yang benar sehingga aparat hukum bisa bertindak tegas,” ujar Andreas.

Andreas memastikan, Komisi X DPR RI yang salah satu tugas bidang kerjanya terkait pariwisata akan terus mengawal kasus-kasus WNA nakal.

“Kita harus mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Salah satu upaya DPR RI mencegah pelanggaran WNA adalah melalui jalur diplomasi parlemen,” tutur Andreas.

“Harapannya, pemangku kebijakan negara-negara sahabat dapat mengedukasi dan memberi sosialisasi terhadap warganya yang hendak berkunjung ke Indonesia,” ucap dia.

Editor: Agus Warsudi