Komisi Yudisial Periksa Hakim PN Jakpus yang Putuskan Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutus penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) memenuhi panggilan Komisi Yudisial (KY). Mereka diperiksa KY pada Selasa, (13/6/2023).

Diketahui Majelis Hakim yang mengadili perkara itu yakni Hakim Ketua Oyong dengan anggotanya H Bakri dan Dominggus. Ketiganya diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik atas putusan perkara Partai Prima melawan KPU.

Baca Juga

Negara Mana yang Menampung Warga Venezuela Paling Banyak?

"Pemanggilan kedua ini sudah dilakukan pada Selasa tanggal 13 Juni 2023. Semua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipanggil hadir memenuhi panggilan sebagai hakim terlapor dalam rangka pemeriksaan ini," ucap Juru Bicara KY Miko Ginting, Rabu, (14/6/2023).

Namun dia tak bisa mengungkapkan hasil pemeriksaan tersebut karena bersifat tertutup. 

Baca Juga

PT DKI Kabulkan Banding KPU soal Penundaan Pemilu 2024

"Materi pemeriksaan bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan etik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari apakah ada dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, KY telah memeriksa Ketua PN Jakpus Liliek Prisbawono pada Selasa (6/6/2023).

Sebagai informasi, putusan penundaan Pemilu 2024 tersebut merupakan hasil gugatan Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan perkara perbuatan melawan hukum.

PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Alhasil, KPU diminta untuk menunda Pemilu.

"Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip Kamis (2/3/2023).

Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU dikarenakan merasa dirugikan lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) calon peserta Pemilu 2024.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi admnistrasi partai politik calon peserta pemilu yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir Penggugat (Partai Rakyat Adil Makmur) tidak memenuhi syarat (TMS). 

Hal ini berakibat Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Namun putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta usai KPU mengajukan banding. Dalam eksepsinya, KPU menyatakan PN Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara itu.

"Menerima permohonan banding pembanding atau tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst," kata Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono dalam persidangan, Selasa (11/4/2023).

Editor: Rizal Bomantama