Komitmen Ganjar Pranowo Berantas Korupsi jika Jadi Presiden: KPK dan Kejaksaan Harus Diperkuat!

JAKARTA, iNews.id - Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 menekankan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia jika terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024. Salah satunya memperkuat lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan praktik rasuah.

Ganjar mempertegas bahwa untuk memberantas korupsi di Indonesia lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, dan kejaksaan harus diperkuat.

Baca Juga

5 Presiden yang Digulingkan Arab Spring, Apa Kabarnya Sekarang?

“Ya, KPK-nya perlu diperkuat, komisinya perlu di perkuat, kejaksaannya perlu diperkuat,” tutur Ganjar.

“Kita juga harus serius dalam memberantas korupsi. Kalau tidak, maka optic kita akan selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tergugat dalam menjabat. Maka kemudian kita mendorong termasuk dari pihak partai politik yang harus menjaga integritasnya dan harus memiliki komitmen yang sama’, ucap Ganjar menambahkan.

Baca Juga

Jalan Sehat di Surabaya, Teriakan Ganjar Presiden Menggema di Panggung Tugu Pahlawan

Dia mengatakan apabila ada kasus korupsi yang terbongkar, maka akan muncul dua persepsi. Untuk itu, Ganjar mengajak semua pihak untuk memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Maka kemudian satu kasus korupsi itu dibongkar maka akan selalu ada dua sisi. Penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci karena kemudian akan diurutkan ‘oh pejabat ‘oh pengusaha’ ‘oh salah’ ‘oh tidak komitmen’ ‘oh integritas rendah’ selalu muncul dua ini,” jelasnya.

Baca Juga

Menangkan Ganjar di 2024, Relawan dan Partai Pendukung Gelar Konsolidasi di Bandung

Oleh karena itu Ganjar mengajak semua pihak untuk memiliki agenda yang sama dalam hal pemberantasan korupsi.
Ganjar juga mengatakan semangat dan tekad antikorupsi dilakukan bukan hanya sekedar untuk penindakan, melainkan juga perlu adanya langkah preventif.

Baca Juga

HUT ke-25 PSMTI, Ganjar Ajak Organisasi Kemasyarakatan Kolaborasi untuk Pembangunan dan Kemajuan Indonesia

Di dalam pemerintahan, Ganjar menjelaskan tindakan korupsi dapat dicegah sejak mulai merencanakan program. Hal itu dapat dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sejalan dengan DPRD.

“Kita harus mendorong program-program yang dapat dilakukan dalam konteks kesejahteraan. Pasti distorsinya sudah terjadi, dan distorsi tersebut butuh pengawasan dan butuh penindakan. KPK sendiri sudah menyatakan untuk ‘menjaga bersama-sama’. Tapi kalau sudah diingatkan tapi masih tidak bisa, maka pasti akan disikat,” tegas Ganjar.

“Ayo tobat, tobat. Jangan korupsi lagi, yang rugi rakyat,” ucap Ganjar.

Editor: Faieq Hidayat