Komnas HAM Segera Panggil Densus 88 terkait Penembakan Dokter Sunardi

JAKARTA, iNews.id - Komnas HAM akan meminta keterangan Densus 88 Antiteror Polri terkait penembakan tersangka terorisme, dokter Sunardi saat penggerebekan di Sukoharjo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Sunardi ditembak hingga tewas karena melawan saat hendak ditangkap.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menuturkan pemanggilan Densus 88 itu dilakukan pekan depan. Namun, waktu pastinya belum dia jelaskan.

Bayi Ini Minum Cairan Pembersih yang Dikira Susu, Langsung Serangan Jantung dan Separuh Lidah Hilang

"Semoga minggu depan kami dapat memanggil Densus 88 agar ada keterangan yang komprehensif," tutur Anam di Jakarta, Minggu (13/3/2022).

Dia menjelaskan permintaan keterangan dari Densus 88 dinilai penting untuk membuat peristiwa terang benderang. Pasalnya, di ruang publik banyak spekulasi liar ihwal kejadian ini.

Dokter Sunardi Diduga Berangkatkan Kombatan ke Suriah

"Agar sesegera mungkin kami mendapat informasinya dan membuat terangnya peristiwa. Kalau kita membaca di ruang publik banyaknya informasi yang berdiri menyampaikan informasi dengan berbagai latar belakang dan perspektifnya," ujarnya.

Dirinya berharap, pihak Densus 88 dapat hadir langsung memenuhi permintaan keterangan tersebut. Anam juga meminta Densus 88 dapat membawa barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa.

"Kami berharap ketika teman-teman temen Desnsus 88 datang ke Komnas HAM bisa membawa bukti-bukti yang menunjang keterangan. Sehingga kerjanya cepat, kita bisa efektif memotret apa peristiwa dan bagaimana peristiwanya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Polri mengklaim keputusan Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menembak dokter Sunardi sudah sesuai prosedur. Upaya penangkapan terduga teroris itu dilakukan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (10/3/2022) malam.

"Tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam hal ini Densus sudah sesuai prosedur," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Ramadhan menjelaskan, keputusan itu sesuai dengan KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maupun Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

"Yaitu melakukan tindakan tegas terukur dengan alasan tindakan tersebut dilakukan karena tindakan tersangka sudah membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa masyarakat dan petugas Polri," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama