Konvoi Motor ke Istana, Ribuan Buruh bakal Gelar Aksi Tuntut UMP 8 Januari 2026

JAKARTA, iNews.id - Ribuan buruh dari DKI Jakarta dan Jawa Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara pada 8 Januari 2026. Nantinya, para buruh akan melakukan konvoi bersama-sama.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal aksi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan buruh menuntut upah layak di tengah melonjaknya biaya hidup.

Pesta Tahun Baru Swiss Berujung Tragedi Kebakaran Mengerikan, 40 Tewas, 115 Luka

"Pada 8 Januari 2026, ribuan buruh dari DKI Jakarta akan bergabung dengan buruh Jawa Barat untuk kembali turun ke jalan, mendatangi Istana Negara atau DPR RI menggunakan sepeda motor," ujar Said Iqbal konferensi pers virtual, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, buruh Jawa Barat akan datang dari berbagai wilayah, mulai dari kawasan Pantura hingga Priangan Timur, termasuk Cirebon, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Majalengka, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bogor, hingga Depok. Mayoritas buruh akan masuk ke Jakarta menggunakan sepeda motor yang mulai berangkat pada tanggal 7 Januari malam.

Buruh Demo Besar-besaran Lagi di Jakarta Kerahkan 10.000 Motor

"Kenapa menggunakan motor? Karena ini perjuangan mandiri. Mereka patungan sendiri, biaya hidup melonjak, sementara kenaikan upah sangat kecil. Untuk menyewa bus saja banyak yang tidak mampu," jelasnya.

Massa Buruh Demo di Monas, Tuntut Dedi Mulyadi Revisi UMSK Jabar 2026

Said Iqbal menyebutkan terdapat dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, buruh menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta.

Kedua, buruh Jawa Barat menuntut pengembalian nilai UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota, sesuai rekomendasi masing-masing bupati dan wali kota yang sebelumnya tidak dijalankan.

Menurut Said Iqbal, ada tiga alasan utama buruh terus memperjuangkan kenaikan upah. Pertama, aturan pengupahan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 berlaku dalam jangka panjang, bahkan bisa mencapai 10 hingga 15 tahun, yang berpotensi membuat upah stagnan.

Kedua, daya beli masyarakat, khususnya di Jakarta, terus menurun.

“Tandanya jelas, kelas menengah turun, tabungan terkuras, dan dalam setahun terakhir terjadi deflasi selama hampir tiga sampai empat bulan,” katanya.

Ketiga, biaya hidup di Jakarta yang disebut telah mencapai Rp15 juta per bulan. Oleh karena itu, buruh menilai upah harus setidaknya mendekati KHL yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami berharap DKI Jakarta sebagai kota internasional bisa memiliki upah yang sama atau bahkan lebih tinggi dari Karawang dan Bekasi," ujar Said Iqbal.

Editor: Puti Aini Yasmin